AMSI Sayangkan Mutasi Pejabat Pemprov NTB Tidak Boleh Diliput Media
Mataram, IDN Times - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB menyayangkan tindakan Pemprov NTB yang menutup akses media dalam mutasi pejabat di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (30/4/2025). Ketua AMSI NTB, Hans Bahanan mengatakan pembatasan ini bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang selama ini digaungkan.
“Pelantikan pejabat publik adalah peristiwa penting yang menyangkut pelayanan publik. Ini bukan urusan privat, melainkan hal yang patut diketahui masyarakat luas. Membatasi media untuk meliput kegiatan seperti ini menunjukkan kemunduran dalam praktik demokrasi dan keterbukaan informasi,” tegas Hans.
1. Preseden baru di NTB
Hans menambahkan, pemerintah daerah seharusnya melihat media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, bukan sebagai pihak yang harus dibatasi.
“Media bukan musuh. Media hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Jika pelantikan pejabat saja ditutup-tutupi, publik bisa bertanya-tanya, ada apa di balik ini semua?,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemprov NTB mengenai alasan pelaksanaan mutasi yang dilakukan secara tertutup. Kejadian ini pun menjadi preseden baru di NTB dan memunculkan kekhawatiran akan potensi menurunnya akses informasi publik ke depan.