Sehatkan APBD NTB, BPK Rekomendasikan Pengurangan Belanja Pokir Dewan

2. Lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah

Ketua TAPD Pemprov NTB ini mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kondisi keuangan dan prognosis pendapatan daerah sampai 31 Desember 2023. Dalam rangka penyehatan APBD dan tidakbada lagi utang, maka penerimaan pendapatan daerah ditargetkan lebih rasional dan realistis. Artinya target belanja harus sesuai dengan realisasi pendapatan daerah.

"Intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan. Termasuk penerimaan dari pihak ketiga, PT AMNT (Amman Mineral Nusa Tenggara) sampai DPRD juga turun tangan. Kita terus berjuang," ucap Gita.

Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah memastikan utang ratusan miliar kepada kepada pihak ketiga atau kontraktor tuntas dibayar sebelum dirinya mengakhiri masa jabatan pada September mendatang. Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah (Zul - Rohmi) akan berakhir pada 19 September 2023.

Di masa pemerintahan Zul - Rohmi, Pemprov NTB punya utang jangka pendek sebesar Rp639,4 miliar kepada pihak ketiga. Sampai akhir Mei lalu, Pemprov NTB sudah menuntaskan pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp384,49 Miliar atau 60,13 persen. Sehingga sisa utang jangka pendek sebesar Rp254,9 miliar.