Mutasi Dokter RSUD Kota Mataram Jadi Pustakawan Jadi Perhatian Menkes

1. Tiga rekomendasi IDI NTB

Tiga rekomendasi itu disampaikan Ketua IDI Wilayah NTB Dr. dr. Rohadi di Kantor IDI Wilayah NTB, Rabu (19/7/2023). Rohadi didampingi Ketua BHP2A IDI Wilayah NTB AKBP dr. I Komang Tresna, Ketua IDl Wilayah NTB Dr. dr. Rohadi, Ketua IDI Cabang Kota Mataram dr. Akhada Maulana, Ketua MKEK IDI Wilayah NTB Prof. Dr. dr. Hamsu Kadriyan dan Ketua IDI Cabang Lombok Tengah dr. Mamang Bagiansyah.

Rekomendasi pertama, kata Rohadi, kedua belah pihak sebagai anggota IDl untuk menguatkan relasi komunikasi kesejawatan sesuai dengan pasal 14 Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kedua, Direktur RSUD Kota Mataram sebagai pihak terlapor diminta untuk meningkatkan etik dan profesionalisme. Serta ketiga, meminta kepada pihak pelapor dalam hal ini dr. I Komang Paramita untuk meningkatkan disipilin kinerja dan etik dalam menjalankan amanah sebagai dokter di lingkup ASN Pemkot Mataram.

Rohadi mengatakan rekomendasi IDI Wilayah NTB harus segera ditindaklanjuti. Karena persoalan ini menjadi atensi Menkes dan Kementerian Kesehatan. Kemenkes sudah meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB supaya sesegera mungkin ada keputusan terkait kasus mutasi dokter menjadi pustakawan di RSUD Kota Mataram tersebut sehingga kasus ini tidak menjadi liar.

"Dalam penempatan staf, diharapkan sesuai dengan kompetensinya. Walaupun ada otonomi daerah. Intinya, kami dorong kedua belah pihak komunikasi yang bagus, dr. Komang juga kalau ada masalah disiplin. Kita menunggu dari rumah sakit mereka bertindak secepat mungkin," katanya.