Alasan Mantan Wali Kota Bima Merapat ke PDIP, Lutfi: Nasionalis!

29 Sep 2023, 15:54 WIB

Foto Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi (IDN Times/Juliadin)

Kota Bima, IDN Times - Mantan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi dipastikan hengkang dari Partai Golongan Karya (Golkar). Lutfi kemudian memilih bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Meski mengaku pindah, namun Lutfi enggan membeberkan alasan spesifik sehingga meninggalkan Partai Golkar. Padahal pengabdiannya di partai berlambang pohon beringin itu sudah 21 tahun lamanya.

Dalam kurun waktu itu, dia berhasil melanggeng ke Senayan sebagai anggota DPR RI selama dua periode. Terakhir, Partai Golkar membawa dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bima pada periode 2018-2023.

1. PDIP dinilai nasionalis dan demokratis

Ilustrasi - Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri di acara Rakernas PDIP pada Selasa (21/6/2022). (dok. PDIP)

Muhammad Lutfi mengatakan, hijrah ke PDIP saat ini merupakan hak politiknya. Salah satu alasan, karena partai besutan Megawati Soekarno Putri itu dinilai partai yang nasionalis serta berdemokrasi.

"Memilih partai itu harus ada wajah nasionalisnya, wajah demokrasinya, dan itu ada di PDIP. Karena alasan itu juga saya ingin bergabung," katanya dikonfirmasi Jumat (29/9/2023).

Dia memastikan, bahwa semua partai mempunyai visi dan misi perjuangan yang sama. Ia memilih PDIP karena memiliki slogan sebagai 'wong cilik' serta dinilai ada kesamaan semangat perjuangan.

"Kita ada kesamaan yaitu semangat perjuangan. Kita juga bisa melihat PDI Perjuangan di bawah Ketum ibu Megawati, selalu memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan," bebernya.

2. Berjanji akan komitmen penuhi tugas partai

Rapat koordinasi kepala daerah PDIP di Sekolah Partai PDIP (dok. PDIP)

Dari sederet penilaian itu, kemudian membuat dirinya meninggalkan Golkar dan tertarik bergabung ke PDIP. Jika diterima, dia pastikan akan berkomitmen untuk penuhi segala tugas partai dengan sungguh-sungguh.

"Kita masuk juga harus punya komitmen, bukan sekadar hijrah. Wajib loyal dan tegak lurus dengan kebijakan partai," tuturnya.

Pada sisi lain, Lutfi juga mengaku memiliki hubungan yang baik dengan PDIP. Bahkan sebagian besar di antara petugas dan kader partai merupakan rekan seperjuangan pada masa orde baru silam.

"Kami seperjuangan. Ketika terjadi di zaman orde baru, terus terang kita sama-sama bergerak melawan kezaliman saat itu. Kita semua terpanggil," jelas dia.

3. Tidak ada kaitan dengan kasus yang menjeratnya saat ini

Foto situasi di dalam Kantor Wali Kota Bima saat penggeledahan berlangsung (IDN Times/Juliadin)

Sementara itu, ketika disinggung sikap yang diambil berkaitan dengan kasus hukum yang menjeratnya saat ini, Lutfi dengan tegas memberikan bantahan. Begitu juga dengan isu bergeser ke PDIP agar dapat bantuan dari Megawati Soekarno Putri, menyusul statusnya jadi tersangka korupsi.

"Tidak ada kaitannya. Siapa pun tidak ada yang bisa kebal dengan hukum, apalagi dengan KPK. Menterinya saja ditangkap, apalagi saya," tegasnya.

4. KPK tetapkan Lutfi tersangka korupsi

Foto situasi di halaman Kantor Wali Kota Bima saat penggeledahan berlangsung (IDN Times/Juliadin)

Sebagaimana informasi, KPK sebelumnya telah menetapkan Lutfi sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi. Mantan Wali Kota Bima itu diduga terlibat proyek fiktif di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta BPBD melalui dana rehab rekon pasca-banjir senilai Rp166 miliar.

Dalam pengukapan kasus ini, lembaga antirasuah ini bahkan harus turun langsung ke Kota Bima. Mereka menggeledah sejumlah tempat untuk mencari barang bukti dugaan korupsi.

Tempat itu seperti ruang kerja Wali Kota Bima, Sekda, PBJ dan kediaman Wali Kota. Termasuk sejumlah perusahaan dan beberapa rumah pejabat, bawahan Lutfi. Dari penggeledaan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penting sebagai indikator korupsi.