Lombok Timur, IDN Times – Puluhan aktivis Lombok Bersatu menggelar aksi damai di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan. Aksi tersebut untuk menentang tindakan Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), yang berencana untuk melakukan blokade Pelabuhan Poto Tano Sumbawa.
Dalam aksinya, aksi massa menyatakan kesiapannya untuk melumpuhkan Pelabuhan Kayangan. Itu sebagai ultimatum apabila Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa Barat diblokade KP4S.
Muliadi mengungkapkan bahwa organisasinya tidak main-main dengan ancaman ini. Surat resmi telah dilayangkan kepada Kapolda NTB, Danrem 162/Wira Bakti, dan Gubernur NTB, menuntut tindakan tegas untuk mencegah blokade di Poto Tano.
Dalam orasinya, ia menegaskan agar aparat kepolisian bertindak tegas untuk mencegah terjadinya blokade oleh KP4S, sebab sangat merugikan masyarakat, bukannya hanya masyarakat Lombok tapi juga masyarakat Sumbawa.
"Kalau KP3S melakukan blokade, maka Aktivis Lombok Bersatu akan melumpuhkan Pelabuhan Khayangan," tegas Muliadi.
Menurut Muliadi, sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat, pedagang, dan sopir di sekitar Pelabuhan Khayangan. Mereka siap mengeluarkan pernyataan sikap bersama menentang blokade di Poto Tano, sekaligus mendukung gerakan protes jika diperlukan.
"Kami mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, tapi bukan dengan cara blokade yang mengganggu ekonomi dan lalu lintas antarpulau," tegasnya.
Pada hari yang sama, Aliansi Pemuda KP4S menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur NTB, Kamis (15/5/2025). Aksi tersebut mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian dari Polresta Mataram dan Satpol PP NTB.
Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda KP4S Haris Munandar menyampaikan tiga tuntutan masyarakat terkait percepatan pembentukan PPS. Aksi puluhan pemuda dari Pulau Sumbawa itu diterima Sekda NTB Lalu Gita Ariadi. Gita menegaskan bahwa Pemprov NTB mendukung percepatan pembentukan PPS.
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi menegaskan bahwa Pemprov NTB mendukung percepatan pembentukan PPS. Dia mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Pulau Sumbawa diharapkan dapat menjadi atensi pemerintah pusat
"Mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini menginspirasi, memotivasi pemerintah pusat mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah. Potensi SDA, SDM dan kapasitas fiskal bahwa PPS sudah memenuhi syarat menjadi DOB," kata Gita.
Sementara itu, Muliadi menegaskan bahwa Aktivis Lombok Bersatu tidak akan tinggal diam jika aksi blokade benar-benar terjadi.
"Kalau tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum, jangan salahkan kami untuk bergerak. Intinya, mereka lakukan blokade, kami juga siap lumpuhkan Pelabuhan Khayangan," tandasnya.
Aksi massa dari aktivis Lombok Bersatu, tidak berdampak terhadap proses penyeberangan di Pelabuhan Kayangan menuju Poto Tano Sumbawa. Tidak ada antrean kendaraan atau pun penumpang.