Agus Difabel Divonis Bersalah, Korban Bakal Dapat Ganti Rugi

Sri menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya sudah menyampaikan kepada korban pelecehan seksual terkait dengan restitusi. Namun, pada waktu itu korban belum berkenan karena masih mengalami trauma.

Kemudian LPSK memberikan layanan penguatan psikologi kepada saksi dan korban. "Harapannya, korban sudah mulai pulih, proses hukum sudah selesai, kita masih punya kesempatan, mekanisme hukum restitusi melalui penetapan," terangnya.

Pengajuan restitusi atau ganti rugi kepada korban pelecehan seksual, kata Sri, biasanya setelah proses hukum selesai. Sekarang proses hukum sudah selesai namun pihaknya belum mengetahui apakah Agus difabel mengajukan upaya hukum banding atau tidak.

"Karena mekanisme penetapan juga harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Kita punya waktu setelah berkekuatan hukum tetap selama 90 hari. Momentum itu yang perlu kita persiapkan dengan penguatan psikologis terhadap saksi dan korban," terangnya.

Sri mengapresiasi PN Mataram yang sudah memberikan memberikan keleluasaan kepada saksi dan korban menerangkan apa yang dialami dan diketahuinya. Sehingga keterangan saksi dan korban membuktikan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan terdakwa Agus difabel.

"Apalagi tadi distressing mengenai UU TPKS bahwa disabilitas itu subjek hukum yang sama dengan yang lain sehingga tidak ada pengecualian. Itu memang salah satu advokasi kawan-kawan disabilitas untuk meletakkan bahwa disabilitas itu merupakan subjek hukum," tandasnya.