Ada DBH Tambang, NTB Targetkan Pendapatan Daerah Rp6,12 Triliun

Hal tersebut disepakati Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Pimpinan DPRD NTB dalam nota kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 dalam rapat paripurna, Rabu (6/9/2023). Ada tiga komponen dalam perubahan KUA PPAS APBD NTB 2023, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menjelaskan perubahan pendapatan daerah tahun anggaran Rp2023 direncanakan sebesar Rp6,12 triliun lebih. Terjadi kenaikan target sebesar 6,21 persen dibandingkan dengan APBD 2023 yang semula sebesar Rp5,96 triliun lebih.

Zulkieflimansyah mengatakan naiknya target pendapatan daerah tersebut merupakan akumulasi dari peningkatan pendapatan BLUD sebesar Rp235 miliar lebih. Kemudian penambahan potensi pendapatan DBH tambang dari PT. AMNT sebesar Rp230 miliar sesuai hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022.

Sedangkan penerimaan daerah dari hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemprov NTB terjadi penurunan cukup signifikan mencapai Rp333 miliar.

Gubernur Zulkieflimansyah menyebutkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Perubahan 2023, diproyeksikan menurun sebesar 0,22 persen atau Rp2,97 miliar lebih. Dari proyeksi sebesar Rp2,985 triliun lebih pada APBD murni 2023 menjadi Rp2,982 triliun lebih pada APBD Perubahan 2023.

Sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan meningkat sebesar Rp164 miliar lebih atau 5,45 persen. Dari semula sebesar Rp2,97 triliun pada APBD murni 2023 menjadi Rp3,14 triliun pada APBD Perubahan 2023.

Sementara, lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah juga diproyeksikan menurun signifikan hingga 98,85 persen yang semula dari Rp892 juta lebih menjadi hanya Rp10 juta.

Dari sisi belanja daerah, kata Gubernur Zulkieflimansyah, direncanakan meningkat menjadi Rp6,17 triliun, bertambah Rp182 miliar lebih dari APBD murni 2023 yang semula sebesar Rp5,99 triliun lebih atau meningkat sebesar 2,96 persen. Sehingga APBD Perubahan 2023, terjadi defisit anggaran sebesar Rp49,52 miliar lebih yang ditutupi dari komponen pembiayaan.

Pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa Silpa sebesar Rp62,52 miliar lebih, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar Rp13 miliar. Dalam rancangan perubahan KUA PPAS APBD 2023, terdapat defisit anggaran sebesar Rp49 miliar. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp49 miliar.