70 Persen Dapur MBG di NTB Kena Peringatan BGN, Ternyata ini Penyebabnya!

Dia menyebutkan saat ini hampir 70 persen dapur MBG di NTB telah diberikan Surat Peringatan (SP1) karena belum memenuhi standar. Sehingga, dia meminta Dinas Kesehatan untuk lebih selektif dan cermat dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Hendrayudha menjelaskan bahwa setiap dapur MBG membutuhkan 47 tenaga kerja relawan, dengan upah harian Rp100.000 untuk 2 jam kerja atau setara Rp2,4 juta per bulan sesuai upah minimum di NTB. Program MBG juga dirancang mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui, balita, hingga peserta didik SMA, sebagai strategi komprehensif pencegahan stunting.

Terkait pembiayaan, Hendrayudha menyampaikan bahwa anggaran MBG sebesar Rp15.000 per orang per hari. Hal itu mencakup bahan baku, operasional, serta insentif mitra dan yayasan. Untuk menjamin mutu dan pengawasan, Pemda bersama Satgas menyiapkan portal menu harian MBG yang dapat dipantau secara langsung.

Dia menyebutkan sebanyak 531 SPPG telah beroperasi di NTB dengan 1,9 juta penerima manfaat. Hendrayudha menekankan pentingnya pembaruan dan sinkronisasi data Dapodik agar seluruh sasaran dapat terlayani secara optimal.

Selain itu, dia mengungkapkan multiplier effect ekonomi dari program MBG yang signifikan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan permintaan bahan pangan daerah. Dalam rangka penguatan pelaksanaan program MBG di NTB, dia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor

Kemudian antara Satgas dengan BGN, percepatan sertifikasi SLHS oleh Dinas Kesehatan, pendampingan penggunaan anggaran oleh BPKP, pendampingan keamanan pangan oleh BPOM, serta dukungan Dinas Pendidikan dalam pemutakhiran data peserta didik.

Sementara, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk menyerap 31.509 tenaga kerja lokal dalam kurun waktu sekitar 10 bulan.

Program tersebut didukung oleh 670 SPPG aktif dan 2.719 mitra pemasok (supplier). Iqbal menyebut program MBG menggerakkan ekonomi lokal, dengan anggaran mencapai Rp5,7 triliun dalam setahun.

Dalam pelaksanaan program MBG di NTB, terjadi sejumlah kasus keracunan, seperti yang terjadi di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, pada Januari lalu. Terhadap kejadian itu, Gubernur Iqbal meminta dilakukan evaluasi menyeluruh.

Evaluasi tidak hanya soal bahan pangan, tetapi harus menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional SPPG. Mulai dari kedisiplinan pelaksana, kualitas dan kemampuan juru masak, hingga proses pembelian bahan pangan.

Pemeriksaan juga mencakup potensi kelalaian dalam pemilihan bahan baku, termasuk kemungkinan penggunaan bahan kedaluwarsa. Serta memastikan semua tahapan berjalan sesuai standar, mulai dari pembersihan, proses memasak, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.

Selain itu, Iqbal meminta peningkatan standar sanitasi secara serius, termasuk sterilisasi alat makan, perbaikan kualitas air yang digunakan. Kemudian penataan alur limbah agar tidak menimbulkan kontaminasi silang.

Dia meminta Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait harus melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin dan tegas.