545 PNS Pensiun, Pemprov NTB Petakan Usulan Formasi CPNS 2026

27 Mar 2026, 19:30 WIB

Ilustrasi ASN Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sedang melakukan pemetaan kebutuhan formasi CPNS 2026. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret kepada pemerintah daerah untuk pengajuan kebutuhan formasi CPNS 2026.

Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno menjelaskan pemetaan formasi CPNS 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan. Misalnya terkait ketentuan belanja aparatur atau belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.

Artinya, formasi baru hanya dibuka untuk menggantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun). "Berarti kita harus zero growth untuk itu," kata Tri di Mataram, Jumat (27/3/2026).

1. Ratusan PNS Pemprov NTB pensiun pada 2026

Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Tri menyebutkan sebanyak 545 PNS lingkup Pemprov NTB akan pensiun pada 2026. Sehingga, usulan formasi yang akan diajukan ke pemerintah pusat mempertimbangkan zero growth pegawai.

"Jangan kita meminta formasi lebih dari itu. Kita harus hitung juga apakah 545 orang ini, kita bertanya juga ke BKAD. Pada saat ini kita sudah berapa persen belanja aparaturnya. Kalau melampaui 30 persen maka kita harus tanya dulu seperti apa kekuatan dana kita," kata dia.

2. Lihat kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah

Ilustrasi ASN Pemprov NTB. (dok. Istimewa)

Eks Penjabat Wali Kota Mataram ini menambahkan, pihaknya akan melihat jumlah kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan daerah. Jika sebanyak 545 PNS yang pensiun tahun ini berada pada posisi yang strategis dan sangat dibutuhkan maka harus dilakukan pengadaan.

"Misalnya, tenaga medis tertentu itu memang dibutuhkan, maka harus kita buka rekrutmen. Sekarang kita sedang melakukan pemetaan formasi dengan menghubungi OPD tertentu," jelssnya.

Terkait jadwal rekrutmen CPNS 2026, Tri mengatakan belum diumumkan. Tetapi pelaksanaannya nanti akan dilakukan secara nasional. Saat ini, pemerintah daerah hanya diminta mengajukan kebutuhan formasi CPNS sampai akhir Maret 2026.

3. Penambahan 9.411 PPPK Paruh Waktu jadi pertimbangan

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal swafoto dengan PPPK Paruh Waktu yang baru dilantik. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Tri menjelaskan bahwa penambahan sebanyak 9.411 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Desember 2025 lalu juga menjadi pertimbangan dalam pengajuan kebutuhan formasi CPNS 2026. Dengan penambahan PPPK Paruh Waktu itu, maka dilihat analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK) ASN Pemprov NTB.

Sehingga, hal itu menjadi pertimbangan dalam pengajuan usulan formasi CPNS 2026. Selain itu, BKD juga akan melihat formasi CPNS yang selama ini tidak terisi karena tidak ada peminat misalnya, formasi CPNS dokter sub spesialis.

"Makanya kita pertimbangkan daripada formasinya kosong tidak terisi, kita turunkan levelingnya. Bukan formasi dokter sub spesialis yang dibuka tapi dokter spesialis atau mungkin dokter umum," kata dia.

Rekrutmen CPNS dan PPPK terakhir dilakukan pada 2024 lalu. Dalam rekrutmen ASN 2024, Pemprov NTB mendapatkan kuota 500 formasi CPNS dan PPPK terdiri dari 360 formasi PPPK dan 140 formasi CPNS.

Sebanyak 360 formasi PPPK terdiri dari tenaga guru 130 orang, tenaga kesehatan 55 orang dan tenaga teknis 175 orang. Ada pun untuk alokasi CPNS sebayak 140 orang meliputi tenaga kesehatan dan tenaga teknis masing-masing sebanyak 70 orang.

Sedangkan jumlah formasi CPNS dan PPPK 2024 yang diperoleh Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota sebanyak 14.829 formasi. Terdiri dari 1.696 formasi CPNS dan 13.133 formasi PPPK. Pada tahun 2024, rekrutmen CPNS hanya dibuka untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sedangkan untuk tenaga guru melalui mekanisme rekrutmen PPPK.