339 Desa Dilanda Kekeringan, Warga NTB Terpaksa Beli Air Bersih

Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi yang dikonfirmasi IDN Times, Sabtu pagi (9/9/2023) mengatakan pihaknya sudah mengajukan draf SK penetapan tanggap darurat bencana kekeringan. Draf SK tersebut kini sedang ditelaah Biro Hukum Setda NTB sebelum ditandatangani oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Dari 9 kabupaten/kota yang dilanda bencana kekeringan, baru Lombok Timur yang sudah berstatus tanggap darurat. Sedangkan 8 kabupaten/kota lainnya masih berstatus siaga darurat kekeringan. Tetapi, kata Ahmadi, pada pertengahan September ini, kabupaten/kota lainnya juga akan menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan.

"Konsekuensinya penanganan bencana kekeringan ini harus lebih intensif lagi, terutama pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak, itu paling pokok yang dibutuhkan saat ini," kata Ahmadi.

Dalam APBD murni 2023, kata Ahmadi, belum ada anggaran untuk penanganan dampak kekeringan di BPBD NTB. Sehingga diusulkan dalam APBD Perubahan 2023 yang sedang dibahas bersama DPRD NTB. Di samping itu, pihaknya berupaya mencari danabdari sumber-sumber lain, seperti mengajukan proposal ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

BPBD NTB mengajukan proposal ke BNPB sekitar Rp17 miliar untuk penanganan dampak kekeringan. Namun, sampai saat ini, anggaran yang diajukan belum turun dari BNPB. Selain itu, pihaknya juga mendorong stakeholders terkait seperti BUMN dan badan usaha milik swasta untuk ikut membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih di musim kemarau ini.

Ahmadi menyebutkan tidak sedikit masyarakat yang terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga air bersih yang dibeli bervariasi dari Rp350.000 sampai Rp400.000 tergantung jauhnya lokasi.

"Tak sedikit masyarakat yang beli air sendiri daripada gak minum. Nanti ketika anggaran turun, kita akan koordinasi dengan kabupaten/kota bagaimana teknis pembagian airnya," ujar Ahmadi.

Jumlah warga NTB yang terdampak bencana kekeringan tercatat lebih dari setengah juta jiwa, tepatnya 591.793 jiwa atau 169.331 KK. Adapun rincian jumlah desa dan masyarakat terdampak bencana kekeringan di masing-masing kabupaten/kota. Antara lain :

1. Lombok Barat sebanyak 17.994 jiwa atau 4.499 KK tersebar di 16 desa pada 8 kecamatan.
2. Lombok Tengah sebanyak 273.622 jiwa atau 69.294 KK tersebar di 82 desa pada 8 kecamatan.
3. Lombok Utara sebanyak 13.873 jiwa atau 4.669 KK tersebar di 10 desa pada 4 kecamatan.
4. Lombok Timur sebanyak 112.240 jiwa atau 46.685 KK tersebar di 68 desa pada 13 kecamatan.
5. Sumbawa Barat sebanyak 1.544 jiwa atau 446 KK tersebar di 3 desa pada 2 kecamatan.
6. Sumbawa sebanyak 58.034 jiwa atau 14.509 KK tersebar di 32 desa pada 15 kecamatan.
7. Dompu sebanyak 70.024 jiwa atau 17.490 KK tersebar di 81 desa pada 8 kecamatan
8. Bima sebanyak 22.208 jiwa atau 5.001 KK tersebar di 37 desa pada 11 kecamatan
9. Kota Bima sebanyak 22.254 jiwa atau 6.739 KK tersebar di 10 kelurahan pada 4 kecamatan.

Warga Dusun Panggung Barat Desa Selengan Kecamatan Kayangan Lombok Utara, Istar menyebutkan warga yang mampu terpaksa membeli air mulai dari harga Rp175 ribu per truk untuk ukuran 8.000 liter. Air bersih dibeli dari penjual yang keliling pada setiap musim kemarau. Harga air bersih yang dibeli warga juga tergantung jauhnya lokasi. Semakin jauh lokasinya maka harganya naik sampai di atas Rp200 ribu.

Sedangkan bagi warga yang tidak memiliki uang, mereka mengambil air bersih dari sungai dan sumur bor yang jauhnya sekitar 1,5 kilometer dari pemukiman warga.

"Kalau untuk mandi kita ke sungai. Makanya kami di sini satu kali mandi dalam sehari karena lokasinya jauh," tutur Istar.

Istar mengungkapkan bencana kekeringan yang melanda dusun tersebut terus berulang setiap tahun. Bahkan sejak ia kecil, Dusun Punggung Barat sudah menjadi langganan kekeringan.

"Harapan kami mudah-mudahan ada sumur bor. Karena air ini kami butuhkan," harapnya.

Kepala Dusun Panggung Barat Desa Selengan Suhardi mengungkapkan bencana kekeringan sudah melanda sejak Maret lalu. Ia menyebutkan jumlah warga terdampak kekeringan di dusun tersebut sebanyak 165 jiwa.

"Dengan kondisi seperti ini, kalau yang mampu membeli air mengeluarkan uang sampai Rp200 ribu. Ini agak miris ketika musim kemarau seperti ini. Masyarakat harus mengeluarkan uang, harapan kami kepada pemerintah tolong kami dibantu sumur bor," katanya.

Salah seorang penjual air bersih, Mariadi mengatakan dirinya mengangkut air bersih hingga 8 kali dalam sehari. Ia menjual air bersih dalam satu truk ukuran 8.000 liter seharga Rp175.000.

"Kalau daerah di atas pegunungan sampai Rp200.000 harganya. Ini untuk konsumsi dan mandi. Karena kita mengambil dari air sumur bor," tutur Mariadi.

BMKG Stasiun Klimatologi NTB mengungkapkan curah hujan pada dasarian III Agustus 2023 di NTB termonitor dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 mm/dasarian yang merata di seluruh wilayah NTB. Curah hujan tertinggi tercatat terjadi di Pos Hujan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa sebesar 14 mm/dasarian.

Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTB Nindya Kirana mengungkapkan berdasarkan monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut – turut (HTH) provinsi NTB secara umum berada pada kategori sangat panjang yaitu 31 - 60 hari. Namun terdapat beberapa titik yang termonitor dalam kategori ekstrem panjang yaitu di atas 60 hari tanpa hujan.

Daerah yang mengalami kekeringan kategori ekstrem panjang yaitu di pesisir utara Kabuoaten Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa, serta sebagian wilayah Kota Bima. HTH terpanjang tercatat di pos hujan Asakota Kolo, Kota Bima selama 124 hari tanpa hujan.

Terdapat sembilan kecamatan yang berstatus awas kekeringan di NTB. Antara lain Kecamatan Sambelia dan Pringgabaya di Lombok Timur, Kecamatan Bayan Lombok Utara, Kecamatan Utan, Buer, dan Moyo Utara) Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima serta Kecamatan Rasanae Timur dan Asakota Kota Bima.

Selain itu, sejumlah kecamatan berstatus siaga kekeringan meteorologis. Antara lain Kecamatan Kilo, Manggalewa, dan Woja Kabupaten Dompu, Kecamatan Donggo, Lambitu, Soromandi, dan Wawo Kabupaten Bima, Kecamatan Raba, dan Mpunda Kota Bima. Selanjutnya, Kecamatan Mataram Kota Mataram, Kecamatan Batu Layar, Gerung, Lembar, dan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Selanjutnya, Kecamatan Batukliang, Janapria, dan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Jerowaru, Labuhan Haji, Sakra Barat, Sembalun, Sikur, Suela, dan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Gangga, Pemenang, dan Tanjung KabupatenLombok Utara, Kecamatan Alas, Batulanteh, Moyohulu, Orong Telu, Sumbawa, dan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa serta Kecamatan Brang Ene, Brang Rea, Jereweh, Maluk, Poto Tano, dan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.