339 Desa Dilanda Kekeringan, Warga NTB Terpaksa Beli Air Bersih
Mataram, IDN Times - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat sebanyak 339 desa dan kelurahan dilanda bencana kekeringan pada musim kemarau ini.
Ratusan desa yang dilanda bencana kekeringan tersebar pada 70 kecamatan di 9 kabupaten/kota yaitu Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.
Pada bulan September, wilayah NTB memasuki periode puncak musim kemarau. Sehingga mengakibatkan warga mengalami krisis air bersih. Seperti di Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Timur, tak sedikit warga yang terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1. NTB segera tetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi yang dikonfirmasi IDN Times, Sabtu pagi (9/9/2023) mengatakan pihaknya sudah mengajukan draf SK penetapan tanggap darurat bencana kekeringan. Draf SK tersebut kini sedang ditelaah Biro Hukum Setda NTB sebelum ditandatangani oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
Dari 9 kabupaten/kota yang dilanda bencana kekeringan, baru Lombok Timur yang sudah berstatus tanggap darurat. Sedangkan 8 kabupaten/kota lainnya masih berstatus siaga darurat kekeringan. Tetapi, kata Ahmadi, pada pertengahan September ini, kabupaten/kota lainnya juga akan menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan.
"Konsekuensinya penanganan bencana kekeringan ini harus lebih intensif lagi, terutama pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak, itu paling pokok yang dibutuhkan saat ini," kata Ahmadi.
Dalam APBD murni 2023, kata Ahmadi, belum ada anggaran untuk penanganan dampak kekeringan di BPBD NTB. Sehingga diusulkan dalam APBD Perubahan 2023 yang sedang dibahas bersama DPRD NTB. Di samping itu, pihaknya berupaya mencari danabdari sumber-sumber lain, seperti mengajukan proposal ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
BPBD NTB mengajukan proposal ke BNPB sekitar Rp17 miliar untuk penanganan dampak kekeringan. Namun, sampai saat ini, anggaran yang diajukan belum turun dari BNPB. Selain itu, pihaknya juga mendorong stakeholders terkait seperti BUMN dan badan usaha milik swasta untuk ikut membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih di musim kemarau ini.
Ahmadi menyebutkan tidak sedikit masyarakat yang terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga air bersih yang dibeli bervariasi dari Rp350.000 sampai Rp400.000 tergantung jauhnya lokasi.
"Tak sedikit masyarakat yang beli air sendiri daripada gak minum. Nanti ketika anggaran turun, kita akan koordinasi dengan kabupaten/kota bagaimana teknis pembagian airnya," ujar Ahmadi.