26.000 Warga NTB akan Berangkat Jadi TKI ke Luar Negeri

01 Nov 2022, 17:45 WIB

Pelepasan pemberangkatan 150 Calon TKI NTB ke Malaysia yang tertunda hampir 3 tahun akibat pandemik Covid-19. (Dok. Disnakertrans NTB)

Mataram, IDN Times - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi menyebutkan sebanyak 75 negara penempatan sudah membuka kesempatan kerja di luar negeri. Berdasarkan data sampai bulan Oktober 2022, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) NTB yang telah teregistrasi akan berangkat ke luar negeri sebanyak 26.000 orang.

Dengan tujuan negara penempatan paling banyak ke Malaysia. Sedangkan, PMI atau TKI NTB yang sudah berangkat ke luar negeri sebanyak 8.700 orang dengan tujuan 19 negara penempatan. Sebanyak 6.000 orang lebih dengan tujuan negara penempatan Malaysia.

1. Pekerja sawit tujuan Malaysia tanpa biaya

Kepala Disnakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi. (IDn Times/Muhammad Nasir)

Aryadi mengingatkan masyarakat NTB bahwa khusus untuk pekerja sawit dengan penempatan ke Malaysia saat ini sudah zero cost atau tanpa biaya. Artinya, calon TKI tidak perlu memikirkan biaya penempatan karena seluruh biaya rekrutmen, medical check up dan pemberangkatan ditanggung perusahaan pengguna di Malaysia.

"Jadi, kalau masih ada oknum calo atau sponsor yang memungut biaya, jangan dilayani, dan laporkan kepada kami, akan kami proses," kata mantan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat NTB ini di Mataram, Selasa (1/11/2022).

2. Gaji pekerja sawit di dalam negeri tak kalah dari Malaysia

Ilustrasi gaji (IDN Times/Arief Rahmat)

Aryadi mengatakan bekerja di luar negeri untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan penghidupan yang layak merupakan hal yang sangat bagus. Tetapi bekerja di dalam negeri juga tidak kalah bagusnya. Selain bisa lebih dekat dengan keluarga, bekerja di dalam negeri juga bisa berkontribusi langsung dalam mengelola sumber daya ekonomi nasional dalam upaya memajukan negeri.

"Apalagi bekerja di sektor perkebunan sawit di dalam negeri, seperti di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, prosedur kerja, fasilitas dan gajinya, tidak kalah dari Malaysia," kata Aryadi.

Dijelaskan, Pemerintah tidak pernah melarang warganya untuk bekerja ke luar negeri. Karena merupakan hak setiap warga untuk bekerja dimana saja, asalkan harus sesuai prosedur. Semuanya demi keselamatan warga sendiri.

3. Tiga penyalur tenaga kerja AKAD

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)

Untuk pekerja sawit dalam negeri, kata Aryadi, ada prosedur AKAD, yaitu Antar Kerja Antar Daerah. Prosedur dan peraturannya lebih simpel karena bekerja di dalam negeri. Pemerintah juga akan memastikan perlindungan, gaji, fasilitas dan sebagainya.

Saat ini, sudah ada 3 perusahaan penyalur tenaga kerja AKAD, antara lain PT. Afriliya Mandiri Internasional, PT. Abinggo Bintang Buana, dan PT. Gawi. PT. Abinggo sendiri sudah mengirimkan tenaga kerja AKAD sekitar 700 orang sepanjang tahun 2021.

Sedangkan, PT. Gawi untuk tahun 2022 ini mendapat jatah mengirimkan 200 tenaga kerja AKAD ke Kalimantan, 140 orang diantaranya sudah ditempatkan di sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Timur.

Dikatakan, saat ini sudah banyak warga NTB yang bekerja di Kalimantan dan sudah sukses mendirikan usaha sendiri. Ia berharap orang NTB di Kalimantan kelak dapat menjadi pejabat. Apalagi nantinya di Kalimantan Timur akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia.

Aryadi mengingatkan para pencari kerja harus membekali diri dengan kompetensi. Semua pekerjaan yang paling dibutuhkan adalah skill-nya. Hal penting lainnya juga kemauan kerja secara sungguh-sungguh.

"Jangan sampai baru beberapa bulan bekerja, tidak betah, lalu kabur dari perusahaan. Kalau kabur, risikonya seluruh jaminan perlindungan asuransi dari perusahaan itu akan hilang dan itu akan sangat merugikan pekerja," tandasnya.