Mataram, IDN Times - Penanganan rumah tidak layak huni atau rumah kumuh menjadi pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB mencatat, jumlah rumah kumuh pada 2022 sebanyak 208.766 unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
Dari 10 kabupaten/kota, permukiman kumuh terbanyak berada di Lombok Timur dan Bima, masing-masing 47.756 unit dan 35.675 unit. Sedangkan rumah kumuh paling sedikit berada di Kabupaten Sumbawa Barat.
Kepala Dinas Perkim NTB, Sadimin dikonfirmasi di Mataram, Rabu (5/4/2023) menyebutkan kabupaten/kota yang terbanyak dan paling sedikit warganya tinggal di rumah kumuh di NTB. Antara lain :
1. Kabupaten Lombok Timur 47.756 unit
2. Kabupaten Bima 35.675 unit
3. Kabupaten Lombok Tengah 26.763 unit
4. Kabupaten Dompu 26.077 unit
5. Kabupaten Sumbawa 23.715 unit
6. Kabupaten Lombok Utara 11.060 unit
7. Kota Bima 11.353 unit
8. Kabupaten Lombok Barat 9.833 unit
9. Kota Mataram 8.368 unit
10. Kabupaten Sumbawa Barat 3.166 unit
Sadimin menjelaskan penanganan rumah kumuh berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi tanggungjawab Pemda Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat.
Pemerintah Provinsi hanya menangani rumah yang rusak akibat bencana skala provinsi dan relokasi warga akibat adanya kebijakan pemerintah provinsi.
"Jadi urusan wajib layanan dasar kewenangan kabupaten dan pusat. Sehingga di kabupaten itu ada DAK (Dana Alokasi Khusus) penanganan rumah tidak layak huni dan BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) serta program sejuta rumah dari pemerintah pusat," terang Sadimin.
Meskipun itu menjadi tanggungjawab Pemda Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat, kata Sadimin, Pemprov NTB tetap berupaya ikut menangani perbaikan rumah kumuh. Pada 2022, pihaknya menangani perbaikan rumah kumuh sebanyak 130 unit di seluruh NTB. Sedangkan pada 2023, rencananya akan ditangani sebanyak 170 rumah kumuh dengan anggaran sebesar Rp4,5 miliar.
Karena sumber anggarannya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), masih belum bisa dieksekusi. Pasalnya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi apabila menggunakan DBHCHT supaya tidak melanggar aturan.
"Sehingga saya sudah rapat, lapor ke pak Sekda supaya kalau bisa tidak menggunakan DBHCHT, agar bisa kita eksekusi. Khawatirnya tidak bisa dieksekusi kalau menggunakan DBHCHT," kata Mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB ini.
Meskipun masih ada ratusan ribu unit rumah kumuh, Sadimin mengungkapkan secara nasional, NTB termasuk 16 provinsi dengan cakupan rumah layak huni yang cukup tinggi di Indonesia. Dari 1.499.563 rumah tangga atau kepala keluarga (KK) di NTB, sebesar 62,9 persen masyarakat tinggal di rumah layak huni. Sisanya 27,1 persen masih tinggal di rumah tidak layak huni.