180 Ribu Hektare Hutan NTB Kritis, Rehabilitasi Butuh Dana Triliunan

15 Sep 2025, 17:37 WIB

Ilegal logging di kawasan hutan NTB. (dok. Istimewa)

Mataram, IDN Times - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mengungkapkan sebanyak 180 hektare hutan di NTB dalam kondisi kritis. Luas hutan kritis di NTB mengalami penurunan sekitar 10 hektare dari data tahun 2022 ke 2024.

Kepala Bidang Planologi dan Produksi Hutan Dinas LHK NTB Burhan Bono menyebutkan luas hutan kritis pada 2022 sebesar 192 ribu hektare. Kemudian turun menjadi 180 ribu hektare pada 2024. Untuk merehabilitasi 180 ribu hektare hutan yang kritis di NTB, membutuhkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun hingga Rp2,16 triliun.

"Data 2022 ke 2024, lahan kritis mengalami pengurangan sekitar 10 ribu hektar. Dari 192 ribu hektare menjadi 180 ribuan hektare. Biaya perbaikannya lumayan besar kalau dikali Rp8 juta sampai Rp12 juta per hektare, berapa triliun itu," kata Bono dikonfirmasi di Mataram, Senin (15/9/2025).

1. Biaya rehabilitasi mencapai Rp8 juta sampai Rp12 juta per hektare

Kepala Bidang Planologi dan Produksi Hutan Dinas LHK NTB Burhan Bono. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Bono menyebutkan biaya untuk merehabilitasi hutan yang kritis sekitar Rp8 juta sampai Rp12 juta per hektare. Artinya, rehabilitasi hutan kritis seluas 180 ribu hektare membutuhkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun sampai Rp2,16 triliun.

Dia mengatakan apabila rehabilitasi hutan kritis hanya ditangani pemerintah, maka butuh waktu bertahun-tahun. Tetapi jika melibatkan masyarakat dia memperkirakan bisa sampai lima tahun.

"Kalau bisa mengubah mindset masyarakat, mungkin bisa lima tahun. Karena yang kita butuhkan mindset masyarakat. Sekarang pengelolanya masyarakat banyak, yang sudah melakukan pengelolaan. Kalau strateginya mungkin kita tak butuh biaya banyak untuk perbaikan hutan kritis jika melibatkan masyarakat," kata dia.

2. Dorong penanaman pohon kemiri untuk rehabilitasi hutan kritis

ilustrasi kemiri (pixabay.com/Engin_Akyurt)

Bono menjelaskan untuk mengurangi hutan yang kritis di NTB, saat ini masyarakat telah didorong untuk menanam kemiri. Dia mengungkapkan penanaman kemiri di hutan yang kritis sudah mulai dilakukan di beberapa kabupaten/kota seperti hutan Parado di Kabupaten Bima dan hutan Mareje Timur di Lombok Barat.

Harga jual kemiri juga sangat menjanjikan yaitu Rp10 ribu per kilogram. Dia mencontohkan seperti di hutan Mareje Timur, pada lahan seluas 2 hektare terdapat 150 pohon kemiri. Produksinya mencapai 1,3 ton sekali musim.

3. Satu polhut menjaga hutan seluas 1.500 hektare

ilustrasi minyak kemiri (unsplash.com/Denise Chan)

Terkait dengan pengamanan hutan, Bono menyebutkan rasio jumlah petugas polisi kehutanan (Polhut) dengan luas hutan di NTB yaitu 1:1.500. Artinya, satu petugas Polhut menjaga hutan seluas 1.500 hektare.

Idealnya, satu petugas Polhut menjaga hutan seluas 50 hektare. Meski demikian, pihaknya merekrut masyarakat untuk ikut menjaga hutan. Sehingga perambahan hutan dan ilegal logging dapat ditekan dalam beberapa tahun terakhir.

"Untuk saat ini, tidak ada lagi pembukaan lahan baru sama mengembalikan hutan yang sudah rusak. Itu saja konsentrasi kita. Kita mencegah perluasan itu dengan pengamanan, pengawasan, monitoring dan penegakan hukum," terangnya.