Mataram, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sebanyak 176.029 jiwa warga Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kemiskinan ekstrem. Sebanyak 176.029 warga yang mengalami kemiskinan ekstrem yaitu 2,79 persen dari jumlah penduduk NTB.
"Saat ini hanya 2,79 persen kemiskinan ekstrem di NTB atau sekitar 176.029 jiwa. Itu yang akan diupayakan pemerintah menjadi nol pada 2024," kata Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin dikonfirmasi di Mataram, Rabu (15/2/2023).
Wahyudin menjelaskan Pemerintah Pusat menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol pada 2024. Sedangkan dari target Sustainable Development Goals (SDG's), target nol kemiskinan pada 2030.
Berdasarkan target Pemerintah Pusat, masih ada waktu sekitar dua tahun. Menurut Wahyudin, target nol kemiskinan ekstrem pada 2024 bukan hal yang mustahil asalkan penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan Pemda benar-benar fokus.
"Kalau kita fokus, kemiskinan ekstrem bisa nol tahun depan. Masih ada waktu tinggal 2 tahun ini," ujarnya.
Saat ini, BPS sedang melakukan sensus di kabupaten/kota untuk mengupdate data masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem di NTB. Selanjutnya, data akan diserahkan pada bulan Juli mendatang ke pemerintah.
Wahyudin menjelaskan masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem dilihat dari pendapatannya per hari sebesar US$1,9 atau jika dikonversi ke rupiah sebesar Rp12.000. Hal itu berdasarkan ketentuan Bank Dunia.
Di NTB sendiri, sasaran untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem sebanyak 1,8 juta jiwa. Karena menurut Wahyudin, masyarakat yang hampir miskin juga perlu diintervensi supaya ketika terjadi gejolak harga atau kenaikan harga BBM, mereka tidak jatuh menjadi miskin.
Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kata Wahyudin, pemberian bantuan sosial harus benar-benar tepat sasaran. Pasalnya, dari hasil survei yang dilakukan BPS, masyarakat yang berada di desil 10, yaitu masyarakat kategori kaya masih ada yang menerima bantuan sosial (bansos).
"Ada desil 10 juga dapat bantuan karena sistem bagi rata bantuan sosial. Hasil survei kita, ada desil 10 juga masih dapat bantuan yang seharusnya untuk masyarakat miskin. Kita mengimbau kalau sudah mampu jangan minta bantuan ke pemerintah. Biarkan yang miskin yang dapat haknya," kata Wahyudin.
Sebelumnya, BPS Provinsi NTB merilis persentase penduduk miskin di NTB pada September 2022 sebesar 13,82 persen. Persentase penduduk miskin naik 0,14 persen terhadap Maret 2022 dan turun sebesar 0,01 persen terhadap September 2021.
Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 744,69 ribu orang, atau bertambah 12,8 ribu orang terhadap Maret 2022 dan bertambah 9,39 ribu orang terhadap September 2021. Kenaikan harga BBM per 3 September 2022, berpengaruh terhadap bertambahnya angka kemiskinan di NTB. Dimana, harga Pertalite naik 30,72 persen, solar naik 32,04 persen dan Pertamax naik 16 persen.
Angka kemiskinan di NTB tidak terlalu melonjak tajam karena ada kebijakan pemerintah berupa pemberian bantuan sosial seperti BLT BBM, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan untuk UMKM, subsidi kenaikan tarif transportasi umum dan subsidi biaya transportasi untuk komoditas seperti telur, bawang merah, dan bawang putih.