Mataram, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut sebanyak 14.000 siswa miskin memenuhi syarat masuk sekolah rakyat. Mereka masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Totalnya (siswa miskin masuk desil 1 dan 2) kalau gak salah 14.000 orang. Sekolah rakyat itu, BPS ditugaskan untuk memverifikasi calon siswa bersama pendamping PKH dan Dinas Sosial kabupaten/kota," kata Kepala BPS NTB Wahyudin dikonfirmasi di Mataram, Rabu (28/5/2025).
Wahyudin menjelaskan saat ini baru satu sekolah rakyat yang sudah menerima siswa baru di NTB. Sekolah rakyat itu berada di Sentra Paramita Mataram yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial.
Sekolah rakyat di Sentra Paramita Mataram akan menerima 100 siswa baru atau empat rombongan belajar (rombel) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Siswanya berasal dari Kabupaten Lombok Barat.
Wahyudin membeberkan sejumlah kriteria calon siswa sekolah rakyat. Pertama, mereka masuk desil 1 dan desil 2 DTSEN. Kemudian, BPS bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dinas Sosial kabupaten/kota melihat kondisi perumahannya.
Kemudian BPS melihat kondisi anak yang menjadi calon siswa sekolah rakyat seperti apa. Begitu juga pekerjaan dan pendapatan orang tuanya.
"Rata-rata petani dan butuh tani pekerjaan calon siswa sekolah rakyat kalau yang di Lombok Barat," ungkapnya.
Meskipun telah memenuhi sejumlah kriteria tersebut, kata Wahyudin, namun pihaknya juga meminta persetujuan orangtua anak yang akan menjadi siswa sekolah rakyat. Karena nantinya mereka akan diasramakan.
"Harus ada persetujuan keluarga. Kemarin kita waktu verifikasi itu ada satu orang yang mengundurkan diri, gak mau katanya. Karena pengaruh temannya juga. Sehingga kita usulkan penggantinya dari desil 1 dan 2," tutur Wahyudin.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial NTB Hamzanwadi menjelaskan Sekolah Rakyat di Sentra Paramita Mataram masuk tahap IA. Sedangkan Sekolah Rakyat eks Akper Selong Lombok Timur masuk tahap IB.
Namun, kedua sekolah rakyat itu akan mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Dia menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat menargetkan membangun 100 sekolah rakyat tahun 2025.
Sementara yang sudah siap lokasinya baru 65 titik. Sehingga semua provinsi diminta menyiapkan usulan lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB, Firmansyah menyebutkan total ada sembilan lokasi usulan sekolah rakyat oleh Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.
Pemprov NTB mengusulkan sebanyak 6 lokasi, sedangkan sisanya diusulkan Pemda Lombok Utara, Sumbawa Barat dan Lombok Tengah, masing-masing satu lokasi.
Dari sisi luas lahan, usulan kabupaten/kota dan provinsi sudah memenuhi syarat. Namun ada faktor lain juga yang dilihat mengenai tata ruang. Untuk usulan Pemda Lombok Tengah, terhalang karena lokasi yang diusulkan masuk lahan pertanian berkelanjutan.
Kemudian Sumbawa Barat, lokasinya masuk area SUTET atau jaringan listrik tegangan tinggi. Sedangkan usulan Pemda Lombok Utara masih berproses dan diminta melakukan pendalaman karena lokasinya dekat pantai.
"Kemudian usulan dari Provinsi itu ada enam lokasi, satu di Bima, Sumbawa, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan dua Lombok Timur," sebutnya.