1.000 Pekerja Hotel di Mataram Terancam PHK Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

Dia menyebutkan pekerja hotel di Kota Mataram lebih dari 1.000 orang. Jika semua hotel di Kota Mataram melakukan efisiensi operasional, maka pekerja yang akan kena sekitar 1.000 orang.

"Yang kena efisiensi operasi kalau semua hotel mengurangi tenaga kontrak dan tenaga harian bisa jadi angka 1.000 orang itu. Tapi saya belum dengar semua teman-teman (pelaku perhotelan) mengurangi. Sebagian memang mulai mengurangi (tenaga kontrak dan tenaga harian) karena sepinya tamu," ungkapnya.

Kurniawan berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran berkegiatan di hotel. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mendatangkan event-event berskala besar ke NTB.

AHM juga meminta pemerintah daerah memberikan stimulus berupa pengurangan tarif pajak hotel. Dia menyebutkan, pada semester I 2025, rata-rata okupansi hotel di Kota Mataram di bawah 40 persen.

Kondisi ini bukan saja berdampak pada tenaga kontrak kontrak dan tenaga harian. Tetapi juga berpengaruh kepada vendor-vendor dan supplier yang selama ini memasok kebutuhan bahan baku makanan untuk perhotelan.

"Kalau tamu sepi pasti vendor-vendor juga ikutan sepi," terangnya.

Sebelumnya, General Manager Prime Park Hotel Lombok Mukharom mengatakan pengusaha perhotelan di Kota Mataram, Mandalika, Senggigi dan Gili Trawangan diresahkan dengan kebijakan pemerintah yang melakukan efisiensi belanja untuk pertemuan dan rapat-rapat di hotel. Dia mengatakan kebijakan efisiensi anggaran akan punya dampak yang besar pada dunia pariwisata khususnya MICE.

Efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada bisnis Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Memang tidak dipungkiri, khususnya hotel di tengah kota, dari MICE paling besar dari sisi persentase market share yang menghasilkan generate revenue. Dapat dipastikan seandainya nanti ada kebijakan pemerintah pengetatan anggaran, berimbas ke semua sektor yang menggeser dari sisi revenue, sumber pendapatan hotel-hotel yang bersumber dari MICE," kata Mukharom.

Dia menjelaskan hotel-hotel di wilayah Kota Mataram dan Senggigi banyak menggantungkan penerimaan dari bisnis MICE. Pada 2023, pendapatan yang diterima dari bisnis MICE sekitar 37 persen. Sedangkan pada 2024, sebesar 42 persen.

"Bisa kita bayangkan seandainya MICE itu hilang dengan sendirinya pasti akan berimbas. Memang nanti biasanya kalau kondisi kepepet, pasti kita akan berakrobat," terang Mukharom.

Langkah yang dilakukan pengusaha perhotelan adalah mengurangi karyawan. Karyawan yang berpotensi dikurangi pada tahap awal adalah pekerja harian lepas atau daily worker. Selain itu, hotel juga akan mengurangi supplier yang selama ini memasok sayur, buah-buahan, beras dan lainnya.

Ketua Bidang Hukum, HAM, Advokasi dan Perizinan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB ini menambahkan pihaknya juga selama ini menggandeng UMKM untuk menyediakan suvenir untuk tamu VIP. Dia berharap ada angin segar dari pemerintah untuk merevisi kebijakan efisiensi anggaran.