Ketua Dewan Pers Soroti Minimnya UU yang Melindungi Jurnalis Perempuan
Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu saat menghadiri HUT ke-16 FJPI. (Dok. FJPI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Ketua Dewan Pers RI Dr Ninik Rahayu menghadiri secara virtual peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI). Dalam sambutannya, Ninik menyoroti soal minimnya regulasi atau undang-undang (UU) khusus yang melindungi jurnalis perempuan dari kekerasan seksual.
"Saya bahkan baru terbelalak ketika saya diminta presentasi dua bulan lalu oleh UNESCO, tentang peran regulator di dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis siber yang dialami jurnalis perempuan," ujar Ninik, Sabtu (23/12/2023).
1. Tak ada regulasi khusus
Ilustrasi peraturan (Sumber: freepik)Sebagai Ketua Dewan Pers, Ninik merasa cukup kaget sekaligus prihatin, apalagi sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Ia bahkan tidak menyangka, bahwa perempuan yang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis tidak dilindungi secara spesifik oleh undang-undang.
"Saya buka data, ternyata tidak satu pun undang-undang yang tersedia memberikan perlindungan kepada jurnalis perempuan. Itu sesaknya dobel. Sy ternyata tidak punya perhatian di situ," ujarnya.
Ninik bahkan sempat menghubungi rekan-rekannya di Komnas Perempuan. Ia menanyakan apakah ada aturan tentang perlindungan terhadap jurnalis perempuan.
"Jangan-jangan saya salah, maka saya kontak kawan-kawan Komnas Perempuan. Ada gak sih data jurnalis perempuan yang mengalami kekerasan, ternyata gak ada data itu," kata Ninik.
Baca Juga: NTB Tingkatkan Kewaspadaan Cegah Lonjakan Kasus COVID-19 saat Nataru
2. Tidak dianggap sebagai entitas yang rentan
Perayaan HUT ke-16 FJPI yang digelar secara virtual. (Dok, FJPI)Ninik melihat bahwa jurnalis perempuan belum dianggap sebagai entitas yang memiliki kerentanan spesifik. Hal inilah yang menyebabkan tak ada satu pun aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap jurnalis perempuan.
"Di situ nyeseknya dobel. Saya purna tugas di Komnas Perempuan dan Ombudsman, tapi belum menangkap soal kepentingan ini," ujarnya.
Meski demikian, Ninik berjanji kedepannya akan memfasilitasi untuk mempersiapkan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap jurnalis perempuan. Meski dirinya sadar hal itu tidak mudah, namun ia berharap semua pihak dapat memberikan dukungan.
"Maka dengan waktu saya yang tidak panjang di Dewan Pers, saat ini ada tiga regulasi (yang disiapkan). Semoga mendapat dukungan penuh konstituen," harapnya.
3. HUT ke-16 FJPI
Ketua Umum FJPI, Uni Lubis saat memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-16 FJPI, Sabtu (23/12/2023). (Dok.FJPI)Pada 22 Desember 2023, FJPI berulang tahun ke-16. Perayaan HUT FJPI ini dilakukan secara virtual pada Sabtu (23/12/2023). Dihadiri oleh pengurus dan anggota FJPI dari 16 cabang yang ada di Indonesia.
Perayaan tahun ini bertajuk 'Kata dan Makna'. 20 anggota FJPI membaca puisi, termasuk Ketua Umum FJPI, Uni Lubis. Selain itu, Ninik Rahayu juga membacakan puisi karyanya sendiri yang berjudul 'Sampai di Sini'.
"Kenapa baca puisi, karena jujur ada masa-masa berat yang dialami oleh anggota FJPI, dalam pekerjaan atau urusan pribadi. Di tengah problem yang ada, apalagi jurnalis perempuan ini kan punya beban ganda, ada masalah kesehatan mental," kata Uni Lubis dalam sambutannya.
Uni juga berterima kasih kepada Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu yang menyempatkan diri hadir bahkan turut membacakan puisi karyanya. Perayaan HUT ke-16 FJPI berjalan lancar dengan penuh keceriaan.
"Hampir semuanya baru pertama kali membaca dan menulis puisi. Hari ini kita menunjukkan, kalau kita diberi kesempatan, kita bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan," kata Uni sekaligus menutup perayaan HUT ke-16 FJPI.
Baca Juga: Riadis Sulhi Terpilih Kembali untuk Memimpin IJTI NTB