Lombok Tengah, IDN Times - Presiden Republik Indonesia Joko "Jokowi" Widodo meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar segera menyelesaikan kasus sengketa lahan di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit.
Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu warga yang masih mendiami kawasan area dalam Sirkuit Mandalika tepat di Dusun Ebunut Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (12/11/2021).
Usai Salat Jumat berjemaah di Masjid Nurul Bilad di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, Jokowi menemui empat orang warga yang masih bertahan di dalam area Sirkuit Mandalika.
Usai berdialog bersama presiden, warga Dusun Ebunut pun langsung meminta proses pembayaran lahan dari PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
"Iya ini kan masih ada 48 KK. Secepatnya iya," ujar Jokowi usai bertemu warga Ebunut.
Saat itu juga, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera menyelesaikan sengketa lahan ini di hadapan warga Dusun Ebunut.
"Oke. Kalau belum selesai siap perintah, Pak Erick. Secepatnya iya," kata Jokowi kepada Erick Thohir yang tepat berada di sampingnya.
Usai ditunjuk Jokowi untuk menyelesaikan sengketa di Penlok I KEK Mandalika tepat pada lahan HPL nomor 22, Menteri BUMN Erick Thohir secara tegas menyatakan siap menyelesaikan sengketa lahan di depan Presiden.
"Siap pak," singkat Erick kepada Jokowi, di Lombok, Jumat (12/11/2021).
Usai mendengar pernyataan Menteri BUMN, warga Dusun Ebunut Desa Kuta Mandalika pun meminta agar secepatnya menyelesaikan proses ganti rugi. Terutama diperuntukkan pada 48 kepala keluarga yang masih bertahan di dalam area Sirkuit Mandalika.
"Siap. Saya tanggung jawab pak," lanjut Erick kepada Jokowi.
Di hadapan Presiden, perwakilan warga Damar menegaskan agar lahan miliknya segera diselesaikan bersama lahan warga lainnya di Dusun Ebunut Desa Kuta Mandalika.
"Untuk masalah ini kami minta kebijakan pemerintah benar-benar segera diselesaikan. Biar event kita ini bisa berjalan lancar," ujarnya.
Damar mengaku memperoleh informasi bahwa sedang terjadi proses pembayaran area seluas 1,5 hektare berada di dalam Sirkuit Mandalika.
"Alhamdulillah setelah kami menyampaikan secara personal ke presiden. Kami tetap meminta kebijakan presiden sendiri untuk benar-benar segera menyelesaikan permasalahan lahan di dalam sirkuit," kata Damar.
Jauh-jauh hari sebelum peresmian Sirkuit Mandalika, kata Damar, belum ada jalinan komunikasi antara PT ITDC bersama 48 kepala keluarga masih bertahan di Dusun Ebunut dalam Sirkuit Mandalika.
"Belum ada. Kalau boleh jujur. Info yang kami dapat dari Polda sendiri yang turun. Komunikasi dengan ITDC belum pernah," jelas Damar.
Ia menyebutkan bahwa proses pembayaran lahan warga tetap dilakukan melalui kebijakan negara.
"Ini juga sama sama milik negara. Mungkin ITDC akan berkomunikasi dengan Polda NTB," timpal Damar.
"Pak presiden sendiri janji selesaikan. Seperti saya minta tadi benar-benar segera diselesaikan sebelum event WSBK sebelum tanggal 19 November 2021," lanjut Damar.
Dari hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) area lahan Damar belum dilunasi ITDC seluas 21 meter persegi (are) dari total sisa lahan dalam Sirkuit Mandalika seluas 1,5 hektare.
"Untuk harga berapa akan dibayar masih belum kita sepakat. Akan ada pembicaraan dengan Polda NTB," ujar Damar.
Bersama warga lainnya, Damar pun meminta kebijaksanaan Presiden Jokowi agar secepatnya menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan di area Sirkuit Mandalika.