Pj Gubernur NTB Menolak Balapan MXGP Lombok 2024

2. Kepala OPD trauma disuruh beli tiket MXGP

Gita juga mengungkapkan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB juga merasa trauma dengan pelaksanaan MXGP pada tahun-tahun sebelumnya. Pada masa itu, Gubernur meminta Kepala OPD untuk membeli tiket MXGP.

Dalam konteks kasus korupsi tambang pasir besi oleh PT Anugerah Mitra Graha (AMG) yang telah diproses di pengadilan, dana juga dialirkan untuk pembelian tiket MXGP di Sumbawa pada tahun 2022.

Seorang pejabat yang dijadikan terdakwa pada saat itu meminta uang untuk pembelian tiket MXGP kepada pimpinan cabang PT AMG sebesar Rp50 juta. Namun, hanya sebesar Rp35 juta yang diberikan.

Gita menegaskan bahwa Pemprov NTB tidak ingin terlibat dalam penyelenggaraan acara internasional yang bermasalah. Sebab, penyelenggaraan MXGP sebelumnya masih menyisakan berbagai masalah, termasuk utang yang belum terbayar.

Bahkan, dalam penyelenggaraan MXGP Lombok di Sirkuit Selaparang tahun 2024, nama Pemprov NTB digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan eks Bandara Selaparang sebesar Rp700 juta.

"Ini berarti bahwa Kota Mataram kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pajak dari lahan tersebut. Selain itu, saya mendengar bahwa banyak pihak, termasuk penyelenggara, masih memiliki utang, termasuk kepada IMI Pusat," ungkapnya.

Dengan kata lain, banyak pihak yang dirugikan oleh penyelenggaraan MXGP tahun sebelumnya. Jika SEG sebagai penyelenggara tetap bersemangat untuk melaksanakan MXGP 2024 meskipun banyak pihak dirugikan, maka bisa diartikan bahwa perusahaan tersebut mungkin mendapatkan keuntungan.