Pemberian Telur dan Ikan untuk Penurunan Stunting

Prayatni menjelaskan bahwa tujuan pemberian telur dan ikan adalah untuk mencegah dan mengatasi stunting, terutama kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka diimbau untuk menyisihkan 10 persen hasil tangkapan mereka untuk dikonsumsi oleh keluarga, sementara sisanya dapat dijual.

"Saya mohon kepada masyarakat untuk memberikan ikan kepada anak-anaknya. Kepada para nelayan, 10 persen hasil tangkapan harus dimakan oleh anak-anak mereka, sisanya bisa dijual," kata Prayatni di Mataram, Jumat (7/6/2024).

Pada tahun 2024, TP PKK NTB memiliki beberapa desa binaan untuk penanganan stunting, antara lain Desa Lembar di Lombok Barat, Desa Senaru di Lombok Utara, dan Desa Aik Berik di Lombok Tengah.

"Di desa-desa binaan tersebut, kami mencoba memadukan pemberian telur dan ikan. Karena di daerah pesisir yang merupakan penghasil ikan, justru banyak stunting terjadi di sana," ungkap Prayatni.

Prayatni mengungkapkan bahwa setelah memberikan telur dan ikan kepada anak-anak di daerah binaan tersebut, percepatan penurunan stunting semakin terlihat. Dalam implementasinya, TP PKK NTB memadukan pemberian dua butir telur dan 80 gram ikan air tawar pada anak-anak di Desa Aik Berik, Lombok Tengah.

Sementara itu, dua butir telur dan 80 gram ikan laut diberikan kepada anak-anak di Kelurahan Ampenan, Kota Mataram. "Hasilnya, alhamdulillah pemberian telur dan ikan laut berhasil mempercepat kenaikan berat badan dan tinggi badan anak-anak," ungkapnya.

Prayatni juga berpesan untuk mencegah pernikahan anak dan memaksimalkan pemberian gizi yang baik pada remaja dan ibu hamil. Hal ini penting untuk memutus mata rantai penyebab stunting yang terjadi di NTB.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB dr Lalu Hamzi Fikri mengatakan, bahwa penurunan prevalensi stunting di NTB berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan yang tertinggi di Indonesia. Angka stunting di NTB turun sebesar 8,1 persen, dari 32,7 persen pada 2022 menjadi 24,6 persen pada tahun 2023.

Hasil SKI 2023 berdasarkan laporan Menteri Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,5 persen. Jika dibandingkan dengan angka stunting di Indonesia tahun 2022 yang sebesar 21,6 persen, maka terjadi penurunan sebesar 0,1 persen.

Masih ada lima provinsi yang memiliki prevalensi stunting di atas 30 persen pada tahun 2023, yaitu NTT, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah.

Pada tahun 2022, stunting di NTB berada pada angka 32,7 persen, menjadikannya salah satu dari 12 provinsi prioritas pemerintah untuk penguatan intervensi stunting di Indonesia, karena prevalensinya yang tinggi di atas jumlah agregat nasional.

Berikut adalah presentase stunting di NTB berdasarkan hasil survei dari tahun ke tahun:

• 33,49 persen pada tahun 2018 (berdasarkan hasil Riskesdas)
• 31,4 persen pada tahun 2021 (berdasarkan survei SSGI)
• 32,7 persen pada tahun 2022 (berdasarkan survei SSGI)
• 24,6 persen pada tahun 2023 (berdasarkan SKI)