Polda NTT Bantah Tambang Ilegal Aktif di Zona TN Komodo yang Ditemukan KPK

Henry menyebut lokasi tambang di pulau itu adalah sisa aktivitas lama yang juga sudah ditumbuhi kembali tumbuhan liar. Alat berat atau pun pekerja ilegal tak ditemukan saat Tim Unit Tipidter Satreskrim Polres Manggarai Barat, pimpinan Kasat Reskrim AKP Lufthfi Darmawan Aditya, datang ke lokasi.

Sisa-sisa aktivitas lama yang ditemukan tim ini antara lain lubang bekas galian lama yang sudah dicor beton, rumah panggung milik pekerja keramba mutiara yang kosong, lalu genset, drum plastik, keramba bekas, serta peralatan nelayan yang ditinggalkan.

"Jadi tidak ada aktivitas penambangan baru atau alat produksi emas," kata Henry dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Henry menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup setempat, Balai TN Komodo, BPN/ATR Manggarai Barat, hingga notaris terkait legalitas lahan.

Untuk itu Polda NTT memastikan tambang itu sudah tak aktif dan tidak ada celah bagi praktik pertambangan ilegal di masa mendatang.

"Informasi ini harus diluruskan. Memang benar, Pulau Sebayur pernah ditambang secara tradisional bertahun-tahun lalu, dan sudah ada proses hukum pada 2012 serta 2014. Semua kasus sudah inkrah. Saat ini, tidak ada kegiatan ilegal mining di pulau tersebut," jelas dia.

Polda NTT memastikan akan terus menjaga kawasan Labuan Bajo, termasuk pulau-pulau penyangga Taman Nasional Komodo, dari segala bentuk aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan

Ia mengapresiasi atas pengawasan berbagai pihak dan juga mengajak masyarakat aktif melapor jika menemukan indikasi atau aktivitas mencurigakan terkait tambang ilegal. Polda NTT juga mengimbau agar aktivitas tambang ilegal tak dilakukan karena dapat berdampak hukum dan pada lingkungan terutama di zona TN Komodo.

"Aktivitas penambangan ilegal dalam bentuk apapun sangat dilarang secara hukum dan berdampak pada kelestarian alam," tukasnya.

Sebelumnya temuan ini diungkapkan Dian Patra dalam kunjungan ke Labuan Bajo, Jumat (28/11/2025). Ia menyebut mendapat aduan warga dan video drone di pulau tersebut lalu dilaporkannya juga ke Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, dan bupati setempat untuk ditindaklanjuti.