Kupang, IDN Times - Beberapa pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah menyiapkan lahan untuk membangun Sekolah Rakyat. Namun kebanyakan mengeluhkan soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Pemda Manggarai Timur, Ngada, dan Rote sampai mengirim utusan mereka untuk berkonsultasi dengan Sentra Efata di Kupang milik Kementerian Sosial terkait Sekolah Rakyat.
Pemda Sikka telah menyiapkan lahan di Kecamatan Waigete. Lokasi ini strategis dengan sarana dan fasilitas publik seperti puskemas, ketersediaan air yang lancar, dan adanya sentra pertanian juga.
"Jadi konsultasi terakhir kita hanya kurang di AMDAL yang tengah diproses dan kita berharap ini selesai sehingga sekolah rakyat ini bisa berkelanjutan," jawab Bupati Sikka, Juventus P. Y. Kago, saat di wawancarai di Kupang.
Ia ingin memulai Sekolah Rakyat dari jenjang SD dengan sarana penunjang dan fasilitas lainnya. Sementara para murid nantinya berasal dari data keluarga miskin ekstrem.
"Kalau memungkinkan dan sangat bagusnya dari SD ya kenapa tidak kan? Itu yang membuat kami memutuskan mulai dari SD. Kami berharap proses pengusulan ini dapat diakomodir," kata dia.
Sejumlah pejabat dari Pemda Manggarai Timur, Ngada, dan Rote yang berkonsultasi dengan Kepala Sentra Efata di Kupang, Tota Oceanna Zonneveld, mengeluhkan hal yang sama.
Berdasarkan keterangan yang dikutip Rabu (20/8/2025), kendala utama yang disoroti mereka ialah kondisi topografi yang sulit, belum adanya regulasi atau instruksi resmi terkait AMDAL, serta lokasi alternatif pembangunan yang cukup jauh dari pemukiman.
Ia menyebut Sentra Efata akan mengadakan pertemuan virtual untuk para pemangku OPD daerah NTT. Pembahasan seputar pembangunan Sekolah Rakyat ini dengan narasumber dari Kepala Biro Umum dan Pihak Satuan Kerja Prasarana Strategis Kementerian PU.
Sentra Efata Kupang sebelumnya telah membangun Sekolah Rakyat Menengah Pertama Kupang.
Sebelumnya, Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Wulla, juga menyatakan pemerintahannya menyiapkan 50 hektare lahan untuk Sekolah Rakyat. Ia menegaskan pemerintah dan masyarakat juga menyambut baik program Sekolah Rakyat ini.
"Jangan tantang SBD soal itu! Kalau tanah kami siapkan dan masyarakat juga siap untuk menerima program itu, dan kalau program itu turun maka kita eksekusi secepatnya," tukasnya.