Ombudsman NTT Sebut Tunjangan DPRD NTT Bisa Terindikasi Korupsi

Tunjangan DPRD ini diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum (SBU) masing-masing daerah. Aturan ini jadi pedoman sebelum diteken oleh gubernur atau bupati tentang tunjangan DPRD. Sebelum penetapan pun harus dilakukan survei penilaian kewajaran harga oleh penilai yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Setelah itu harus ditinjau oleh inspektorat.

Angka hasil tim penilai Pemprov NTT ini jauh di bawah angka yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 tahun 2025 yang menjadi dasar pembayaran tunjangan DPRD saat ini. Hasil survei penilai untuk sewa rumah di Kota Kupang paling tinggi Rp4.5 juta per bulan dan biaya transportasi paling tinggi Rp18 juta/bulan.

"Bandingkan dengan angka dalam pergub saat ini, tunjangan rumah menjadi Rp23.6 juta dan transportasi menjadi Rp28-31 juta," kata dia, dalam keterangannya, Minggu (7/9/2025).

Jika diaudit BPK, kata dia, hal ini bisa terdeteksi dan bila menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maka akan diperintahkan dikembalikan untuk kelebihan perhitungan tunjangan.

"Apabila tidak dikembalikan dalam kurun waktu tertentu, bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi berjemaah," tukasnya.

Ia mencontohkan kasus yang sama pernah terjadi di DPRD Kota Kupang yang sebelumnya terpaksa mengembalikan pembayaran tunjangan. Ia harap inspektorat dan auditor BPK tidak menutup mata pada hal yang tengah jadi sorotan publik ini.

Sarannya, Pemprov dan DPRD NTT membahas kembali besaran tunjangan ini sebagaimana yang dilakukan DPR RI.

"Kita di daerah tinggal meniru cara itu," sebut dia.

Dengan begitu, kata Darius, kepercayaan publik terhadap institusi negara bisa dipulihkan dan mendapatkan dukungan publik.

"Karena apatisme dan kurangnya kepercayaan publik itu bukan perkara gampang, sebab akan bermuara kepada kepatuhan warga membayar pajak atau retribusi," tandasnya.