Eks Kapolres Ngada Tidak Dijerat Pasal Narkotika dan TPPO, Kok Bisa?

Mulanya, anggota Komisi XIII, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mempertanyakan soal pasal narkotika yang menjerat Fajar. Ia menyebut Fajar positif narkoba saat rilis di Mabes Polri, namun dalam berkas yang telah dinyatakan lengkap (P-21) tak ditemukan pasal tersebut.

Dirkrimum Polda NTT, Kombes Pol Patar Silalahi, pun mengakui pihaknya tidak melakukan tes urine terhadap Fajar. Ia juga terkejut mengetahui Fajar positif narkoba saat rilis di Mabes Polri awal Maret lalu. Saat itu Fajar langsung ditahan dan dipecat sebagai Kapolres Ngada.

Patar menyebut awal penyelidikan pihaknya mengikuti data Divhubinter Mabes Polri yang tidak mengindikasikan adanya kasus narkoba. Mereka lantas menganggap Fajar bukan seorang pengguna narkoba.

"Terus terang kami kaget bisa muncul fakta tersebut," kata Patar. 

Sementara Kabid Propam Polda NTT, AKBP. Muhammad Andra Wardhana, mengaku pihaknya sudah lebih dahulu melakukan tes urine terhadap Fajar sebelum dibawa ke Mabes Polri.

"Kami sudah lakukan (tes) dan hasilnya positif setelah dites urine," timpalnya dalam sidang tersebut. 

Perwakilan APPA sekaligus istri Gubernur NTT, Asti Laka Lena, saat itu turut mempertanyakan soal pasal TPPO yang tidak menjerat Fajar. Pasal ini hanya dikenakan pada tersangka F alias SHDR (20) yang semula adalah korbannya Fajar.

"Pasal TPPO kenapa tidak dikenakan kepada Fajar? Dia yang meminta dibawakan korban di bawah umur tapi kenapa hanya F yang kena pasal ini? Fajar juga terbukti membayar. Untuk informasi bagi kita semua, F ini awalnya adalah korban tapi kemudian ia diminta Fajar carikan anak-anak, ini namanya grooming," tandas Asti. 

Ia juga ingin aparat penegak hukum proaktif mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lainnya dalam kasus ini. APPA juga ingin Polda NTT mengusut tempat tugas Fajar sebelumnya untuk menghindari adanya kasus serupa.

Ketua Komisi III, Habiburokhman, yang memimpin sidang saat itu menegaskan soal kasus narkoba wajib diusut Polda NTT. Ia menegaskan ini bisa jadi perkara yang terpisah dari berkas perkara asusila yang telah P-21.

"Harus ditindak lanjuti. Silakan berkas yang sudah P21 itu lanjut, yang penting diusut juga yang narkoba. Itu untuk langsung diusut," tukasnya.

Pada saat yang sama, ia meminta Kejati NTT memproses penambahan pasal TPPO di berkas perkara tersebut. Kepala Kejati NTT, Zet Tadung Alo, yang menghadiri rapat itu pun mengiyakan permintaan politisi Gerindra ini.

"Memang Fajar ini lebih pada kebutuhan biologis. Dia tidak tahu dari mana, tapi membayar. Tapi jaksa bisa menambahkan pasal TPPO karena unsur perbuatannya ini," tanggap Zet.