Kodim Lotim Ancam Pidanakan Anggota yang Tidak Netral saat Pemilu 2024
Siapkan posko pengaduan bagi masyarakat yang ingin mengadu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times - Komando Distrik Militer (Kodim) 1615 Lombok Timur (Lotim) membuka posko pengaduan terhadap tindakan anggota TNI yang ditemukan tidak netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Posko pengaduan tersebut dibuka untuk menjamin netralitas anggota TNI terutama yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ditugaskan di masing-masing desa.
Posko ini nantinya digunakan untuk menerima berbagai aduan dari masyarakat tentang anggota TNI yang tidak netral dalam Pemilu, Pilpres maupun Pilkada. Bagi anggota yang ditemukan terlibat aktif mendukung pasangan calon atau kontestan tertentu pada pemilu nanti, Kodim 1615 Lotim telah menyiapkan sanksi tegas yaitu akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.
1. Netralitas jadi perhatian khusus
Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro mengatakan, netralitas TNI wajib dilakukan tanpa syarat oleh seluruh prajurit TNI tidak terkecuali anggota Kodim Lotim.
Ditegaskannya, netralitas TNI dalam pesta demokrasi menjadi perhatian khusus pimpinan TNI saat berdinas dan bertugas.
"Netralitas TNI sendiri diwujudkan dalam bentuk tidak memihak dan mendukung salah satu kontestan Pemilu maupun Pilpres, tidak memihak dan memberikan tanggapan, komentar dan penilaian kepada peserta Pemilu dan Pilpres," ujarnya.
Selian itu, ia juga mengatakan bahwa anggota tidak boleh memberikan fasilitas dinas, menyimpan atau menempel dokumen atau atribut peserta Pemilu dan Pilpres serta tidak memobilisasi organisasi sosial atau agama untuk kepentingan Parpol atau salah satu peserta Pemilu dan Pilpres.
Baca Juga: PAD Tak Maksimal, Dewan Minta Pemprov NTB Bubarkan UPTD Gili Trawangan