Polda NTB Perjuangkan Dana Restitusi Korban dari 29 Perkara TPPO
Terdapat puluhan korban dari perkara tersebut
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) memperjuangkan dana restitusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban dari 29 perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"29 perkara TPPO ini yang kami tangani sejak awal tahun 2023," kata Kepala Subdirektorat Bidang Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Reskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati seperti diberitakan Antara pada Kamis (27/7/2023).
Dia menjelaskan pihaknya memperjuangkan dana restitusi korban perkara TPPO ini dengan meminta dukungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Dari LPSK yang nantinya melakukan penghitungan kerugian korban TPPO. Hasilnya nanti dalam bentuk nilai (uang) yang akan kami sertakan dalam berkas perkara," ujarnya.
Baca Juga: BNPB RI akan Bangun Gedung Pusdalops di Kota Mataram
1. Dana restitusi berupa penggantian kerugian korban
Dia mengatakan bahwa pihaknya memperjuangkan dana restitusi korban TPPO ini sesuai aturan yang termuat dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
Pujawati pun menyampaikan bahwa dana restitusi tersebut berupa ganti kerugian atas penghasilan, penderitaan, biaya perawatan fisik maupun psikologis, dan kerugian lain akibat perdagangan orang.
Hak-hak tersebut, jelas dia, telah diuraikan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
Baca Juga: Wali Kota Mataram Kritik Dinas Dikbud NTB Soal Kisruh PPDB 2023
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.