TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

Wali Kota Mataram Kritik Dinas Dikbud NTB Soal Kisruh PPDB 2023 

Wali Kota Mataram: jangan sampai anak Mataram jadi korban

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Verified
Muhammad Nasir

Mataram, IDN Times - Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengkritik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terkait kisruh pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 jenjang pendidikan SMA. Mohan mengatakan banyak orang tua calon siswa yang masih resah hingga saat ini karena anaknya belum mendapatkan sekolah.

"Dikbud NTB seharusnya lebih mengembalikan semangat zonasi ini sesuai dengan aturan. Dan jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Jangan sampai anak-anak Mataram menjadi korban, gak dapat sekolah. Mereka juga ingin sekolah yang dekat dengan tempat tinggal," kritik Mohan dikonfirmasi di Mataram, Rabu (26/7/2023).

Baca Juga: Masuk Peringkat 6 Nasional, NTB Masih Jadi 'Sarang' Pelaku Terorisme

1. Berikan porsi yang proporsional untuk anak-anak Kota Mataram

Orang tua calon siswa baru mendatangi Dinas Dikbud NTB beberapa waktu lalu. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Ketua DPD Partai Golkar NTB ini mengaku prihatin dengan pelaksanaan PPDB jenjang SMA pada 2023 ini. Karena banyknya keluhan yang diterima dari para orang tua calon siswa di Kota Mataram yang sampai sekarang anaknya belum mendapatkan sekolah.

"Ini menjadi masalah yang penting buat kita. Jangan sampai anak-anak ini kemudian tidak dapat sekolah, terutama anak-anak SMA. Kalaupun tidak, barangkali sesuai dengan kemampuan prestasi akademiknya, jangan terlalu jauh juga ditempatkan. Berikan porsi yang proporsional untuk anak-anak di Kota Mataram yang memang dekat sesuai zonasi mereka," ucap Mohan.

2. Pengaruhi mental dan psikologi anak

Peserta didik baru di SMAN 5 Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Kekisruhan pelaksanaan PPDB 2023 harus menjadi perhatian serius Pemprov NTB melalui Dinas Dikbud NTB. Jangan sampai akibat persoalan ini, anak-anak di Kota Mataram tidak bersekolah. Karena menurutnya, persoalan PPDB 2023 mempengaruhi mental dan psikologi anak yang belum mendapatkan sekolah.

"Kita berharap ada penjelasan yang komprehensif dari Dikbud tentang pola ini. Yang datang ke kita banyak menyampaikan keluh kesah. Cuma karena ini di luar kewenangan kita, harapan bisa diselesaikan dengan baik," harapnya.

Jangan sampai, tambah Mohan, anak satu lingkungan ada yang dapat sekolah dan tidak dapat sekolah. Untuk itu, Mohan setuju dilakukan validasi ulang kartu keluarga (KK) yang menjadi sumber kecurangan saat pelaksanaan PPDB.

Berdasarkan temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB, ada orang tua dari luar daerah yang mengubah KK demi anaknya masuk sekolah favorit.

"Supaya clear semuanya. Ini zamannya kita terbuka supaya tidak ada persepsi liar yang berkembang di masyarakat mengenai proses seleksi penerimaan siswa baru ini. Jadi semua jadi jelas dan tak ada kegaduhan mengenai perpindahan KK segala macam," ujarnya.

Baca Juga: Pariwisata Pulih, Provider Internet Asal Singapura Ekspansi ke Lombok

Topik:
PPDB
Zonasi Sekolah
NTB
Mataram
lombok
Berita Terkini Lainnya

10 Potret Kapal Selam KRI Alugoro-405 Alutsista TNI Buatan Indonesia

Anwar Abbas Bakal Gugat Balik Panji Gumilang Rp2 Triliun

BPIP dan LAN Teken MoU Perkuat PIP Melalui Diklat Pejabat Publik 

Sidang Gugatan Panji Gumilang Ditunda Pekan Depan

Fakta-Fakta Johnny G Plate, Disentil Hakim Rugikan Negara Rp8 Triliun

BPJS Kesehatan Imbau Masyarakat Waspada Modus Penipuan

Anwar Abbas Siap Hadapi Gugatan Perdata Rp1 Triliun Panji Gumilang 

OTT Pejabat Basarnas: Ada Pembagian Fee 10 Persen dari Proyek

Ditanya soal Munaslub, Bamsoet Sebut Maju Jadi Caketum Golkar di 2024

AS Beri Bantuan Rp6 Triliun untuk Perkuat Militer Ukraina