TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

Tak Punya Anggaran Kekeringan, BPBD NTB Terpaksa Mengamen ke BUMN/BUMD

Usulkan anggaran ke BNPB Rp13 miliar

Distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Bima, NTB. (dok. Istimewa)
Verified
Muhammad Nasir

Mataram, IDN Times - Bencana kekeringan di NTB semakin meluas, masyarakat yang terdampak lebih dari setengah juta orang tersebar di 9 kabupaten/kota di NTB. Dari 9 kabupaten/kota yang telah melaporkan terjadinya bencana kekeringan, sebanyak 70 kecamatan dan 339 desa yang terdampak. Jumlah warga yang terdampak bencana kekeringan sebanyak 591.793 jiwa atau 169.331 KK.

Meski bencana kekeringan terus terulang setiap tahun di NTB, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mengaku tidak punya anggaran untuk distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak. Sehingga, salah satu upaya yang akan dilakukan dengan mengamen ke BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada di NTB

"Belum ada anggaran distribusi air bersih. Kalau pun belum ada uang Pemda, terpaksa kita mengamen. CSR perusahaan, NGO. Jangan hanya pemerintah saja. Mereka juga harusnya peduli. Kita akan lakukan itu," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi di Mataram, Jumat (28/7/2023).

Baca Juga: Dapat Izin Ekspor Konsentrat, AMNT Tetap Kena Denda 20 Persen 

1. Ajukan anggaran penanganan kekeringan ke BNPB

Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Ahmadi menjelaskan NTB belum masuk puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan pada Agustus dan September mendatang. Ia mengatakan kebutuhan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan cukup besar. Sehingga, butuh kolaborasi semua pihak bukan saja Pemda, tetapi juga pihak swasta, dan BUMN/BUMD yang ada di NTB untuk ikut membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih.

Pihaknya sendiri telah mengajukan anggaran sekitar Rp13 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan kekeringan di NTB. Sebelumnya, pihaknya berencana mengajukan anggaran sekitar Rp70 miliar, tetapi melihat anggaran di BNPB juga terbatas, sehingga tidak berani mengajukan anggaran yang terlalu besar.

"Kita usulkan ke BNPB untuk penanganan kekeringan sekitar Rp13 miliar. Kita tak berani tinggi, karena di BNPB kecil," tuturnya.

2. Gubernur telah tetapkan siaga darurat kekeringan

ilustrasi kekeringan (pexels.com/Pixabay)

Ahmadi menambahkan Gubernur telah menetapkan NTB berstatus siaga darurat kekeringan. Dari 9 kabupaten/kota yang melaporkan terjadinya kekeringan, 8 daerah sudah berstatus siaga darurat kekeringan, sedangkan satu kabupaten yaitu Lombok Tengah yang belum menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Untuk mengatasi masyarakat yang krisis air bersih, pihaknya berharap masing-masing perusahaan seperti perbankan atau pun perhotelan dapat ikut membantu masyarakat dengan menyumbang 10 tangki air bersih.

"Kalau menyumbang masing-masing 10 tangki air bersih, lumayan membantu masyarakat yang krisis air bersih. BUMD, BUMN dan perbankan kita harapkan membantu. Serta perusahaan swasta kita harapkan memberikan bantuan," harapnya.

Baca Juga: Kecurangan PPDB 2023, Dikbud NTB Sebut 327 Calon Siswa Baru Ubah KK

Topik:
pengamen
Kekeringan
kemarau
BPBD
NTB
bencana
climate change
Berita Terkini Lainnya

Ditanya Jurnalis Usai Diperiksa KPK, Wamenkumham: Saya Gak Mau Jawab

DPP PDIP Belum Jatuhkan Sanksi pada Cinta Mega Buntut Main Game

MA Larang Nikah Beda Agama, Komnas Perempuan: Diskriminatif!

Otoritas Kamboja Sebut TPPO Jual Ginjal Pelanggaran Hukum

Polri Tetapkan 2 ASN Kemenperin dan Bea Cukai Tersangka IMEI Ilegal

Heru Budi: Saya Tidak Pernah Katakan JIS Itu Ada Masalah

Polri Bantah Sebut Tewasnya Bripda Ignatius karena Sakit Keras ke Keluarga

Baru Dilantik, Menlu Wang Yi Janji Jaga Kedaulatan China

Usut Senjata, 2 Tersangka Kasus Tewasnya Bripda Ignatius Dikonfrontir

Panglima TNI Yudo Margono Sangat Kecewa Ada Prajurit Korupsi