TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pj Gubernur NTB Ingatkan ASN Tidak Larut Dalam Politik Praktis

NTB masuk 10 besar daerah rawan pelanggaran netralitas ASN

Ilustrasi ASN Pemprov NTB. (dok. Istimewa)

Mataram, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas pada Pemilu 2024. ASN Pemprov NTB diingatkan supaya tidak boleh larut dalam politik praktis.

Gita meminta ASN terus menegakkan komitmen terhadap pelaksanaan netralitas dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024.

"ASN tentu harus paham mengetahui berbagai tahapan-tahapan dan tidak larut dalam suasana kontestasi politik praktis di lapangan," kata Gita saat apel netralitas ASN di Mataram, Senin (8/1/2023).

1. NTB masuk 10 besar daerah rawan pelanggaran netralitas

Ketua Bawaslu NTB Itratip. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sebagaimana diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB telah melaporkan lebih dari 10 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dugaan pelanggaran netralitas ASN itu ditemukan selama masa kampanye per Desember 2023.

Ketua Bawaslu NTB Itratip mengungkapkan Provinsi NTB masuk 10 besar daerah yang rawan terjadi pelanggaran netralitas di pemilu. Hal ini menunjukkan kesigapan Bawaslu dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Kemudian, hal ini menunjukkan secara kuantitas ASN yang terlibat politik praktis juga cukup tinggi di NTB. Selain itu, masyarakat cukup peduli atau responsif melaporkan setiap ada dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN.

Baca Juga: Dampak El Nino, Musim Tanam Padi di Sejumlah Wilayah NTB Mundur

2. Kurangi kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi

ilustrasi kemiskinan (unsplash.com/Steve Knutson)

Gita menambahkan berbagai kegiatan telah dilakukan Pemprov NTB seperti program Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat (Jumat Salam). Program Jumat Salam dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan ekstrem.

Di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi NTB mendesain langkah - langkah dan tahapannya, yang diintegrasikan dalam program Jumat Salam.

Bersamaan dengan hal tersebut, terdapat juga kegiatan penuntasan stunting, pengendalian inflasi dan percepatan investasi di daerah.

"Pengendalian inflasi dengan mengadakan pasar murah dan berbagai kegiatan sosial lainnya, yang diharapkan sangat positif untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Berita Terkini Lainnya