Menambah Beban Pekerja, Gen Z di NTB Tolak Potong Gaji untuk Tapera

2. Pekerja sudah terbebani iuran BPJS

Hal senada dikatakan Humaera (22), karyawan swasta di Kota Mataram. Humaera mengatakan meskipun gaji sudah sesuai UMR, tetapi dinilai masih kurang karena biaya hidup yang mahal di Kota Mataram.

Menurutnya, beban pekerja semakin bertambah dengan adanya program Tapera. Saat ini, pekerja harus membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, yang dipotong dari gaji.

"Menurut saya sebagai seorang cewek, rumah itu bukan prioritas buat aku sendiri. Gak setuju banget program Tapera ini kecuali ada tunjangan perumahan kita dapat," kata Humaera.

Selain Gen Z, program Tapera juga ditolak milenial. Buniamin (30), seorang pekerja swasta di Kota Mataram lebih memilih membangun rumah sendiri ketimbang gaji dipotong untuk Tapera. Buniamin mengatakan program Tapera menambah beban pekerja.

"Karena saya punya tanah, ngapain beli rumah lewat program Tapera. Masa' gaji dipotong setiap bulan. Saya gak suka gaji dipotong-potong lagi. Karena gaji sudah dipotong untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," kata gadis asal Sembung, Lombok Barat ini.

Menurutnya, biaya hidup saat ini semakin mahal sementara gaji masih pas-pasan meskipun sesuai UMR. Apalagi, pekerja juga punya cicilan selain BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau sudah punya rumah, kapan uang kita balik yang sudah dipotong. Karena banyak ASN yang belum dikasih Taperanya. Menurut saya, kasih kebebasan kepada masyarakat. Mau punya rumah, mau ngontrak, terserah mereka," ujar Buniamin.