TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Gubernur NTB Mengaku Dapat Titipan 700 Siswa Baru saat PPDB 2023

Dinas Dikbud NTB diminta gencarkan sosialisasi PPDB

Gubernur NTB Zulkieflimansyah (Dok Diskominfotik NTB)

Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengungkapkan dirinya mendapatkan titipan 700 siswa baru saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Dia mengaku tidak bisa membantu karena sistem zonasi sudah memiliki ketentuan yang harus diikuti. Di sisi lain, pelaksanaan PPDB jenjang SMA, terutama jalur zonasi di Kota Mataram menuai protes dari masyarakat.

Menurut Gubernur, protes pelaksanaan PPDB tak bisa dihindarkan karena masyarakat banyak yang tidak paham dengan PPDB jalur zonasi. Ia mengatakan sudah meminta Dinas Dikbud NTB untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat mamahami tentang PPDB jalur zonasi.

"Kenapa sampai begini-begini (protes masyarakat). Karena kemarin datang ke saya itu, lebih dari 700-an yang nitip. Ada yang lewat gubernur, wakil gubernur, sekda, DPRD, macam-macam lah. Hampir semua institusi," ungkap Gubernur Zulkieflimansyah dikonfirmasi di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (18/7/2023) sore.

Baca Juga: Bule Jerman Ditangkap Imigrasi Mataram karena Berbuat Onar  

1. Siswa titipan jadi masalah

Orang tua siswa baru mendatangi Dinas Dikbud NTB tetkait PPDB jalur zonasi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Ia menekankan Dinas Dikbud NTB lebih gencar lagi menyosialisasikan PPDB jalur zonasi kedepannya. Supaya persoalan yang terjadi tahun ini tidak terulang tahun depan. Sehingga tidak ada lagi pejabat seperti Gubernur atau siapapun yang menitip siswa baru ke sekolah tertentu.

"Karena kalau banyak yang nitip-nitip, akhirnya susah (jadi masalah). Kalau misalnya semua nitip mau masuk SMA 1 Mataram, sedangkan secara sistem, ada keterbatasan jumlah (siswa) yang harus diterima," katanya.

2. Masyarakat ingin anaknya masuk sekolah favorit

Peserta didik baru di SMAN 5 Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dikatakan, PPDB jalur zona akan terjadi masalah apabila orang tua pingin anaknya masuk sekolah favorit. Padahal dari sisi zonasi, mereka tidak masuk dalam radius sekolah yang diinginkan. Sehingga, muncul yang titip lewat pejabat dan lainnya.

"Kan orang itu padahal tahu itu bukan zonanya tapi karena pingin sekolah favorit, itu saja masalahnya. Coba kalau tertib pada zonasinya, maka akan tertib juga," tandasnya.

Dalam pelaksanaan PPDB, kata Gubernur, dilakukan lewat sistem online yang langsung terhubung dengan sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Jumlah siswa yang diterima di suatu sekolah sudah ditentukan dengan kapasitas maksimalnya.

Apabila Pemda ingin menambah ruangan kelas atau rombongan belajar (rombel) untuk mengakomodir pendaftar yang banyak, maka harus mendapatkan izin dari Kemendikbud.

"Harus minta izin dulu ke pusat, boleh gak nambah satu kelas baru. Itu approvalnya di sana," terangnya.

Baca Juga: Masyarakat Miskin NTB Bertambah 19.290 Orang dalam Setahun

Berita Terkini Lainnya