TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

17 Ribu Ton Beras Impor Mulai Masuk NTB Bulan Desember

Bulog diminta optimalkan penyerapan gabah saat panen raya

Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog)

Mataram, IDN Times - Sebanyak 17 ribu beras impor akan masuk provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan Desember mendatang. Beras impor tersebut akan didatangkan untuk menjamin ketahanan stok pangan di NTB.

Selain menjamin ketersediaan stok pangan di NTB, pemerintah menggelontorkan program bantuan pangan. Masyarakat kurang mampu mendapatkan sebanyak 10 kg per bulan. Sehingga itulah yang menjadi alasan didatangkannya beras impor ke NTB.

"Ini sedang dalam proses, on going sebanyak 17 ribu ton. Desember ini masuk. Mudah-mudahan bisa menutupi. Ada bantuan 10 kg beras per KK setiap bulan. Mau gak mau kita harus menyiapkan itu. Itu sudah kita sepakati bersama," kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma dikonfirmasi di Mataram, Rabu (29/11/2023).

1. Bulog tetap berkomitmen membeli gabah petani saat panen raya

Kepala Biro Perkonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Wirajaya menjelaskan dirinya sudah berkoordinasi dengan Perum Bulog Divre NTB. Bulog menyatakan bahwa beras impor tersebut sedang dalam proses untuk didatangkan ke NTB.

"Gak segampang membolak-balik telapak tangan. Mereka ada prosesnya, terutama transportasi. Tetapi walaupun mereka mendatangkan beras dari luar NTB, namun tetap pada saat panen raya mereka komitmen akan membeli gabah petani," terang Wirajaya.

Baca Juga: Meski Punya Pabrik, Harga Gula di NTB Jauh Melampaui HET

2. Dorong keleluasaan HPP agar Bulog bisa bersaing dengan pengusaha

Proses panen padi di persawahan. IDN Times/Nofika Dian Nugroho

Dalam rapat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), mantan Penjabat Wali Kota Bima ini mendorong ada keleluasaan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Bulog. Berdasarkan HPP terbaru, harga gabah kering giling di tingkat petani sebesar Rp5 ribu per kg.

Sementara kondisi di lapangan, kata Wirajaya, pengusaha berani membeli gabah dengan harga yang jauh lebih mahal bahkan sampai Rp7 ribu per kg. Sehingga, jika pembelian gabah dipatok berdasarkan HPP, maka Bulog kalah bersaing dengan pengusaha.

"Fleksibilitas harga pada saat panen raya, itu sudah kami usulkan ke Bapanas saat rakor. Beberapa provinsi sebagai penyangga pangan nasional seperti NTB, Sulsel, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung supaya Bulog diberikan keleluasaan bersaing dengan pengusaha. Supaya kita ada kebanggan sebagai daerah penyangga pangan nasional," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak akan bisa menahan petani menjual gabahnya di atas HPP. Di satu sisi, Bulog tidak berani membeli gabah dengan harga seperti pengusaha. Karena nantinya bisa menjadi temuan. Untuk itu, perlu ada keleluasaan untuk Bulog menyerap gabah petani dengan kondisi lapangan.

Berita Terkini Lainnya