Menteri Zulkifli Hasan (Zulhas) menjanjikan pembangunan pabrik garam di Rote Ndao, NTT untuk mendorong swasembada garam secepatnya.
Pemerintah telah mengeluarkan keputusan presiden untuk memotong birokrasi penyaluran pangan yang berbelit-belit dan mengurangi impor pangan dari negara lain.
Zulhas menyebut keterlambatan Indonesia untuk swasembada pangan disebabkan oleh politik yang dipakai untuk kepentingan jabatan.
Kupang, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjanjikan pembangunan pabrik garam di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal segera terealisasi.
Ia mengutarakan ini di Aula El Tari Kupang usai meninjau Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur di Kabupaten Kupang, Jumat (1/8/2025).
Zulhas menjanjikan ini usai mengeluhkan Indonesia yang terus bergantung dari negara lain dan masih impor pangan hingga saat ini.
Pembangunan pabrik garam di Kabupaten Rote Ndao ini bertujuan untuk mendorong Indonesia agar dapat swasembada garam secepatnya.
"Karena itu program kita adalah swasembada pangan. Di NTT ini akan kita bangun pabrik garam terbesar di Indonesia. Itu ada NTT. Ada di Rote. Ada tambaknya," tandas Zulhas saat memberi pidato saat itu.
Sementara ini, sebut dia, pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia agar memotong birokrasi penyaluran pangan yang berbelit-belit.
Sebelumnya, Zulhas mengakui Indonesia masih terus-menerus impor kebutuhan dari negara lain. Ia membandingkan Indonesia dengan negara lain di Asia seperti Korea Selatan, Tiongkok dan Singapura yang dulu sama-sama berkembang.
Menurutnya negara-negara itu maju sangat pesat daripada Indonesia yang justru masih banyak tergantung pasca reformasi. Ketergantungan ini salah satunya dari sektor pertanian.
"Memang kita tumbuh tapi negara lain sudah bertransformasi makanya kita ketinggalan jauh. Kita impor beras tahun lalu 38 juta ton, impor daging 13 juta ton. Kita impor gula 6 juta ton. Kita impor kedelai 3 juta ton," ujar politikus PAN ini.
Ia menyebut keterlambatan Indonesia untuk swasembada pangan adalah karena politik dalam negeri. Beberapa negara lain memakai politik untuk kepentingan dan kelangsungan bangsa ke depannya. Sementara di Indonesia, kata dia, politik dipakai untuk menyelamatkan jabatan.
"Politik kita ini politik untuk survive, bagaimana nanti bupati atau gubernur kita 5 tahun bisa dipilih lagi," lanjut Zulhas.
Ia membandingkan lagi. Masyarakat dulu menyumbang untuk membeli kelengkapan militer agar bisa segera merdeka. Sementara saat ini masyarakat diberikan uang bila mulai mengeluh.
"Oh rakyat ada susah, gampang kasih beras. Susah rakyat, sudah kasih Rp100 - Rp200 ribu. Masyarakat Indonesia dulu berjuang dan mereka membantu tentara kita," sebut dia.