Serap 4 Juta Naker, Cak Imin Harapkan UMKM Kecipratan Dana Rp200 T

16 Sep 2025, 20:14 WIB

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau salah satu UMKM usai membuka Bursa Kerja UMKM NTB di GOR Poltekpar Lombok, Selasa (16/9/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Lombok Tengah, IDN Times - Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kecipratan dana Rp200 triliun yang ditaruh pemerintah di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dia mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2,3 juta UMKM di seluruh Indonesia.

Dengan percepatan penyaluran KUR kepada 2,3 juta UMKM, maka akan menciptakan sebanyak 4 juta lapangan kerja. Dia menyebutkan, satu UMKM minimal menyerap dua tenaga kerja. Jika 2 juta UMKM mendapatkan akses permodalan melalui KUR, maka akan bisa menyerap 4 juta tenaga kerja (naker)

"Dana Rp200 triliun di bank Himbara, pertama, saya sangat berharap UMKM mendapatkan peluang, kedua UMKM mengusulkan diri agar akses yang disiapkan tidak disia-siakan," kata Cak Imin usai membuka Bursa Kerja UMKM NTB di GOR Poltekpar Lombok, Lombok Tengah, Selasa (16/9/2025).

1. UMKM jadi tulang punggung perekonomian

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia mengatakan UMKM adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah akan terus berkolaborasi untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi UMKM. Dia mengajak kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah untuk menjadikan UMKM sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Intinya adalah UMKM harus bisa menyerap tenaga kerja sehingga KUR yang diberikan yang targetnya 2,3 juta UMKM itu dipercepat penyaluran. Satu juta UMKM sudah cepat, satu juta lebih UMKM ini dipercepat. Berarti 4 juta tenaga kerja lebih akan terserap apabila KUR disalurkan dengan cepat. Untuk itu, pihak-pihak yang terlibat dalam KUR UMKM benar-benar mengawal kebijakan ini," ujar Cak Imin.

Dia juga menjamin tidak akan ada kenaikan pajak bagi UMKM. UMKM hanya kena PPh Final 0,5 persen. "Saya jamin UMKM hanya mendapat PPh Final 0,5 persen itu selamanya, itu saya jamin selamanya. Semakin kecil kita bebankan pajak UMKM, semakin menumbuhkan ekonomi nasional," tambahnya.

Dia menyebut ada 28 kementerian/lembaga dan swasta yang terlibat dalam kolaborasi ini. Sehingga ke depan diharapkan UMKM semakin berjaya, mandiri dan naik kelas. Khusus untuk NTB, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, menilai potensi UMKM sangat besar.

Apalagi NTB merupakan destinasi wisata dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dia mengingatkan agar masyarakat NTB menjaga keamanan sebagai daerah pariwisata. Sehingga sektor pariwisata terus berkembang dan dapat bersaing secara domestik dan internasional.

2. Perlindungan jaminan sosial bagi UMKM

Salah satu stand UMKM NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan perlunya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk membawa UMKM naik kelas, salah satunya dengan memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Perlindungan jaminan sosial menjadi salah satu hal yang juga akan terus diperjuangkan bagi para pekerja UMKM.

"Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan yang kedua Jaminan Kematian. Nah ini saja sudah membuat nyaman pekerja. Nah kita akan terus dorong UMKM juga mendapatkan," terangnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,14 juta unit usaha, dan berkontribusi terhadap 60,51 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu UMKM juga sukses menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Peran UMKM yang cukup vital, membuat pemerintah mendorong sektor tersebut untuk terus tumbuh dan naik kelas, salah satunya dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya tersebut secara resmi diwujudkan lewat Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza bersama dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

3. Sebanyak 955 ribu pekerja UMKM dapat manfaat BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp14,5 triliun

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro menyebut perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak konstitusi seluruh warga negara, termasuk didalamnya para pengusaha UMKM. Dia menyambut baik langkah strategis Kementerian UMKM dalam meningkatkan produktivitas para pengusaha UMKM. Hal ini menjadi bukti bahwa negara senantiasa hadir untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan hak konstitusinya berupa jaminan sosial ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan tentunya mendukung bagaimana agar UMKM naik kelas dengan cara meningkatkan produktivitas. BPJS Ketenagakerjaan lewat perlindungan jaminan sosial yang diberikan akan memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi seluruh ekosistem di UMKM ini untuk dapat bekerja keras dan bebas cemas," kata Pramudya

Dia yakin lewat dorongan yang kuat dari Pemerintah, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat lebih inklusif dan menjangkau lebih banyak pekerja di sektor UMKM. Sebab hingga saat ini baru 27,26 persen atau sekitar 17,5 juta pekerja UMKM yang telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

"Dengan terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan maka seluruh risiko yang terjadi saat bekerja akan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga cash flow mereka tidak akan terganggu,"imbuhnya.

Terbukti secara nasional hingga 31 Agustus 2025, manfaat BPJS Ketenagakerjaan telah dirasakan oleh lebih dari 955 ribu pekerja UMKM maupun ahli warisnya, dengan total nominal mencapai Rp14,5 Triliun.

Termasuk beasiswa kepada 5.743 anak pekerja UMKM senilai Rp21,6 Miliar. Pramudya berharap sinergi ini nantinya dapat didukung dengan regulasi yang kuat sehingga tidak ada satupun pekerja UMKM yang tertinggal dan cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.