Pemerintah Gelontorkan Rp295,33 Miliar Kendalikan Inflasi di NTB

26 Jul 2024, 18:53 WIB

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp295,33 miliar untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menjelaskan belanja pemerintah untuk menekan inflasi disalurkan melalui tiga kementerian/lembaga.

"Belanja Pemerintah Pusat menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi di daerah," kata Ratih di Mataram, Jumat (26/7/2024).

1. Rincian belanja pengendalian inflasi di tiga kementerian/lembaga

ilustrasi SSK dapat mengendalikan inflasi (pixabay.com/Tumisu)

Ratih menyebutkan rincian belanja pemerintah pusat untuk pengendalian inflasi di NTB yang disalurkan melalui tiga kementerian/lembaga. Antara lain Kementerian Perhubungan sebesar Rp38,28 miliar, Kementerian PUPR sebesar Rp256,51 miliar dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB sebesar Rp0,54 miliar.

Sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi belanja pemerintah pusat yang ditandai sebagai upaya pengendalian inflasi melalui Strategi 4K. Yaitu, keterjangkauan harga sebesar Rp3,13 miliar, ketersediaan pasokan Rp247,07 miliar, kelancaran distribusi Rp44,59 miliar dan komunikasi efektif Rp0,54 miliar

2. PDRB NTB triwulan I 2024 sebesar Rp26,5 triliun

Ilustrasi nilai uang rupih (IDN Times/Syahrial)

Berdasarkan data BPS NTB, kata Ratih, secara umum pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan I 2024 (ADHK) tercatat pada angka Rp26,5 triliun. Angka ini tumbuh 4,75 persen dibandingkan triwulan I 2023.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB meningkat sejak triwulan III 2023. Setelah berada pada tren menurun sejak triwulan III 2022 sampai triwulan III 2023.

3. Masuk 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi terendah

Ilustrasi kekayaan (pixabay)

Ratih menambahkan tingkat inflasi di NTB pada bulan Juni 2024 tercatat meningkat sebesar 2,12 persen (y-o-y). Atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,88 pada Juni 2023 menjadi 106,88 pada Juni 2024.

Provinsi NTB termasuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi terendah yaitu posisi ke-7 di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi NTB dalam kondisi yang stabil dan terkendali.

"Tingkat inflasi dalam tren yang menurun selama enam bulan terakhir. Komoditas utama penyumbang inflasi yaitu Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan inflasi komoditas sebesar 2,90 persen," terangnya.