2. Membebaskan istri dari jerat utang

google

Istri tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh suami. Hal ini dikarenakan di dalam perjanjian perkawinan selain memisahkan harta, juga memisahkan utang antara suami dan istri.

Sebagai contoh, apabila suami berutang kepada pihak lain maka si kreditur hanya boleh meminta pembayaran dari suami, tidak boleh meminta pertanggungjawaban istri.

Kalaupun ada harta benda yang harus disita sebagai bentuk tanggung jawab utang tersebut, kreditur hanya berhak mengambil barang milik suami saja, tidak boleh menyita barang milik istri. Oleh karena itu perjanjian perkawinan sepenuhnya melindungi istri dari jerat utang yang tidak dibuat olehnya.

Baca Juga: Kabar Gembira! Wisata di Lombok Tengah Dibuka Selama Libur Lebaran

3. Tidak menghilangkan hak istri menerima nafkah suami

Google

Istri sepenuhnya tetap berhak menerima nafkah dari suami dan penghidupannya menjadi tanggung jawab suami. Hal ini dikarenakan meskipun terdapat pemisahan harta dan utang, perjanjian perkawinan tidak lantas mengesampingkan kewajiban suami untuk menafkahi istri.

Bahkan dalam perjanjian perkawinan ada klausul khusus berupa kesepakatan antara suami dan istri bahwa suami akan tetap bertanggung jawab terhadap penghidupan istri, salah satunya adalah dengan pemberian nafkah kepada istri. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan juga merupakan salah satu jaminan dan pengingat bahwa meskipun ada pisah harta dan utang, suami tetap berkewajiban menafkahi istri.

4. Tidak menghilangkan hak waris dan wasiat

blog justice

Hak memberikan waris dan wasiat dari istri kepada ahli waris tetap bisa dilaksanakan meskipun terdapat perjanjian perkawinan. Hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan sudah memberikan kepastian hukum kepada istri untuk mengelola harta miliknya, maka istri juga berhak menentukan kepada siapa hartanya ingin diwasiatkan asalkan tidak menyalahi prinsip legitieme portie dan peraturan dalam perundang-undangan.

Selain itu, apabila orang tua istri meninggal, maka hukum waris tetap berjalan sebagaimana mestinya kepada para istri sebagai ahli waris sesuai porsinya berdasarkan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Sehingga istri sebagai ahli waris tidak akan kehilangan haknya untuk menerima warisan hanya karena adanya perjanjian perkawinan.

5. Meminimalisir konflik jika terjadi perceraian

website pandaily

Jika sampai terjadi perceraian antara suami dan istri, maka tidak perlu ada perebutan harta gono gini. Hal ini dikarenakan dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak ada harta bersama. Perebutan harta gono gini hanya terjadi pada harta bersama.

Jika harta sudah dipisahkan antara suami istri melalui perjanjian perkawinan, maka setelah perceraian, tidak ada perubahan posisi harta benda yang dibeli pada saat perkawinan. Harta atas nama istri akan tetap menjadi milik istri, tidak akan dibagi dua dengan suami. 

Meski terlihat seolah-olah sebagai persiapan perceraian, perjanjian perkawinan pada faktanya banyak melindungi hak-hak perempuan sebagai istri. Mulai dari hak pengelolaan harta, terbebas dari utang, hingga meminimalisir konflik jika terjadi perceraian.

Penting untuk memahami esensi perjanjian perkawinan bahwa meskipun memisahkan harta dan utang, tidak lantas mengesampingkan kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Pada akhirnya, perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting kesetaraan hak antara suami dan istri.

Baca Juga: Menikmati Panorama Keindahan Gili Layar di Lombok