Kader Babak Belur Diamuk Massa, PDIP NTB Minta Komnas HAM Investigasi

Kader PDIP diamuk massa karena dugaan kasus pemerkosaan

Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi saat memberikan keterangan mengenai kader yang dipersekusi di Sekotong Lombok Barat. (dok. Istimewa)

Verified

Muhammad Nasir

21 Juli 2023

Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Mataram, IDN Times - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi NTB bereaksi terhadap persekusi salah satu kader yang juga Ketua PAC PDIP Kecamatan Sekotong Lombok Barat inisial S (50). Kader PDIP itu babak belur diamuk massa, Minggu (16/7/2023) lalu karena dugaan kasus perkosaan terhadap anak kandung.

DPD PDIP NTB mengecam aksi persekusi yang dilakukan sekelompok warga terhadap salah satu kadernya tersebut. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi mengatakan, bahwa aksi persekusi yang viral di media sosial tersebut telah merugikan partainya. PDIP NTB meminta Komnas HAM dan Komolnas turun melakukan investigasi di lapangan.

1. PDIP menyebut anak korban membantah ayahnya melakukan pemerkosaan

Ilustrasi pencabulan. (theyservebagelsinheaven.com)

Sebelumnya, kader PDIP itu diamuk massa karena beredar informasi anak korban yang menginjak usia 16 tahun yang diduga dihamili oleh ayahnya itu. Sehingga menimbulkan aksi persekusi oleh massa, namun belakangan anak korban justru telah membantah ayahnya melakukan pemerkosaan.

"Apapun alasannya, benar dan salahnya informasi yang beredar itu. Tidak boleh ada perbuatan bar-bar yang viral di media sosial itu. Apalagi, S adalah kader kami. Yang jelas ini mencederai rasa kemanusiaan. Apalagi si anak sudah mengakui bahwa ayahnya bukan pelaku dari tindakan pemerkosaan itu," kata Raden Nuna dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Hal itu disampaikan Raden Nuna saat memberikan keterangan pers didampingi petinggi DPD PDIP NTB, DPC PDIP Lombok Barat dan DPC PDIP Lombok Tengah. Menurutnya, perlu ada klarifikasi dari aparat kepolisian terutama Polres Lombok Barat. Sebab, dalam video yang viral tersebut terkesan aparat kepolisian membiarkan warga melakukan aksi persekusi terhadap kader PDIP di Kecamatan Sekotong tersebut.

Hingga saat ini, S yang menjabat Ketua PAC PDIP Kecamatan Sekotong masih dirawat intensif di RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat. Karena di sekujur tubuhnya mengalami luka lebam akibat pemukulan oleh massa. Pihaknya juga meminta Kapolres Lombok Barat mempertanggungjawabkan atau menarik omongannya yang mengatakan bahwa kader PDIP itu adalah diduga pelaku pemerkosa anak kandungnya.

"Padahal, kasus ini masih dalam proses Lidik dan belum taraf penyidikan tapi kok berani mengatakan S adalah pelakunya," jelas Raden Nuna.

2. PDIP sebut belum ada bukti valid

Kader PDIP yang babak belur diamuk massa. (dok. Polda NTB)

Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara ini menyatakan bahwa pernyataan Kapolres Lombok Barat telah membuat penggiringan opini yang tidak baik pada partai PDIP. Sebab, akibat penyataan itu, masyarakat sudah mengaitkan PDIP sebagai partai dengan hal yang tidak baik.

Menurutnya, ini berdampak pada elektoral partai yang terganggu dan merugikan menjelang perhelatan Pemilu 2024. Untuk itu, ia meminta Kapolres Lombok Barat mencabut pernyataannya yang sudah menyimpulkan sesuatu kasus yang belum terbukti kebenarannya. Karena sudah berani mengumbar di media bahwa sudah disimpulkan kader PDIP tersebut adalah pelakunya.

Raden Nuna menegaskan PDIP NTB akan solid mengawal kasus yang menimpa kader PDIP di Lombok Barat itu hingga menemui titik terang. Menurutnya, aksi persekusi yang terjadi pada kader PDIP di Sekotong, menandakan bahwa negara tidak hadir dalam melindungi warga negaranya. Terlebih menurutnya aparat kepolisian terkesan membiarkan warga seenaknya melakukan pemukulan hingga menyebabkan kader PDIP hingga kini dirawat intensif di RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat.

"Dari hasil investigasi kami, peristiwa persekusi di Sekotong itu, sangat menodai kita semua, apalagi belum ada bukti yang valid pada kader kami," ucapnya.

Ia mendesak agar para pelaku tindakan perkusi itu, diproses secara hukum. Apalagi, tanpa ada laporan secara resmi, tentunya para pelaku yang melakukan aksi main hakim sendiri yang sudah jelas terekam dalam video yang beradar luas itu, tidak dibenarkan dalam posisi negara Indonesia yang menganut sistem hukum di atas segala-galanya. Untuk itu, PDIP NTB meminta agar Polda NTB mengambil alih kasus persekusi yang menimpa kader PDIP di Sekotong.

"Kami minta para pelaku perkusi kepada kader kami yang ada di video agar di proses hukum dengan tegas dan seadil-adilnya. Mohon Pak Kapolda, kasus perkusi di Sekotong diambil alih. Ini agar ada kepastian hukum dalam penanganannya," kata Raden Nuna.

Baca Artikel Selengkapnya

Kader Babak Belur Diamuk Massa, PDIP NTB Minta Komnas HAM Investigasi

1. PDIP menyebut anak korban membantah ayahnya melakukan pemerkosaan

2. PDIP sebut belum ada bukti valid

Baju Hitam Putih Dinilai Jadi Simbol Jokowi Ada di Belakang Ganjar

Tunisia Dilanda Gelombang Panas, Suhunya Mencapai 49 Derajat Celsius!

Membaca Manuver Politik Kader PDIP, Bisa Dongkrak Elektoral Prabowo?

10 Potret Indahnya Warsaw Old Town, Dulu Hancur akibat Perang Dunia

Warga Depok Diminta Meriahkan Perayaan HUT ke-78 RI

Xi Jinping Sebut Eks Menlu AS Henry Kissinger sebagai Teman Lama

PN Jaksel Tiga Kali Tegur Guruh Soekarnoputra soal Sengketa Rumah

Hubungan Retak, Finlandia Akhiri Izin Konjen Rusia di Turku

Mau Magang Gratis di Amerika Serikat? Yuk, Kenalan dengan YSEALI

Pendapatan Daerah DKI Jakarta 2022 Capai Rp67 Triliun