Polisi yang Namanya Dicatut dalam Kredit Fiktif BPR NTB Ikuti Sidang
Majelis hakim mengambil sumpah tiga anggota Ditsamapta Polda NTB sebelum memberikan kesaksian dalam sidang perkara korupsi kredit fiktif BPR NTB Cabang Batukliang dengan kerugian Rp2,38 miliar di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, NTB, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Dhimas B.P.)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga anggota kepolisian yang masuk daftar korban pencatutan nama untuk perkara dugaan korupsi kredit fiktif Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Cabang Batukliang. Ketiganya hadir memberikan kesaksian untuk sidang lanjutan dengan terdakwa Agus Fanahesa dan Jauhari di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Kamis (20/10/2022).
Dilansir ANTARA, Jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim yang dipimpin I Ketut Somanasa menjelaskan tiga anggota kepolisian yang memberikan keterangan sebagai saksi ini berdinas di Direktorat Samapta Kepolisian Daerah NTB.
"Iya, saya masih berdinas di Samapta," kata salah satu saksi, yaitu Marselinus saat memberikan keterangan secara bersama-sama dengan dua rekannya, Putu Dirgantara dan Radit.
1. Saksi tahu namanya dicatut saat ada daftar kredit macet
ilustrasi rekening (IDN Times/Aditya Pratama)Ketika hakim menanyakan dampak dari adanya perkara ini, Marselinus bersama dua rekannya mengaku rugi. "Rugi saya," ujarnya singkat.
Marselinus pun menceritakan dirinya mengetahui persoalan ini berawal dari adanya pengumuman saat apel pasukan di Direktorat Samapta Polda NTB.
"Waktu itu, kami dikumpulkan, diumumkan ada masalah kredit macet di BPR," ujarnya.
Marselinus dengan dua rekannya, Putu Dirgantara dan Radit, mengaku bingung dengan pengumuman tersebut. "Kami tidak pernah ajukan kredit di BPR, kenapa kami ikut dikumpulkan," katanya.
2. Sempat ajukan pinjaman ke bank, tapi ditolak
ilustrasi arus kas (IDN Times/Aditya Pratama)Marselinus baru mengetahui dirinya menjadi korban pencatutan nama di BPR saat mengajukan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pihak bank menolak karena nama Marselinus teridentifikasi masuk dalam daftar poin lima di BI Checking yang artinya ada
tunggakan kredit belum diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari 180 hari.
"Saat itu saya benar-benar tahu setelah pengajuan pinjaman Rp100 juta saya ditolak karena ada tunggakan kredit," ujarnya.
Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya terhadap kedua terdakwa menyebut perkara kredit fiktif pada BPR NTB Cabang Batukliang ini muncul dari adanya tunggakan pembayaran.
Tunggakan tersebut terungkap akibat adanya pencatutan nama 199 anggota Ditsamapta Polda NTB dengan kerugian Rp2,38 miliar.
Baca Juga: Ramalan Cinta Zodiak Hari ini, Saatnya Taurus ke Jenjang Serius
3. Dalang kredit fiktif
ilustrasi rekening (IDN Times/Aditya Pratama)Jaksa pun menguraikan dalang dari perkara kredit fiktif ini adalah mantan Perwira Administrasi Urusan Keuangan Direktorat Sabhara Polda NTB I Made Sudarmaya.
Sudarmaya yang kini diketahui bertugas di Polres Bima Kota itu disebut dalam dakwaan sebagai pihak yang menikmati dari pinjaman Rp2,38 miliar. Nilai pinjaman tersebut tercatat dalam pengajuan kredit periode 2014 hingga 2017.
Dalam perkara ini pun, Suhartono, salah seorang penasihat hukum dari terdakwa Jauhari, kembali meminta majelis hakim menghadirkan Sudarmaya dalam persidangan dan melakukan konfrontasi dengan keterangan para saksi.
"Kami meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan Sudarmaya. Kami ingin fakta dalam persidangan ini terungkap jelas," kata Suhartono.
4. Pertimbangan hakim
Majelis hakim mengambil sumpah tiga anggota Ditsamapta Polda NTB sebelum memberikan kesaksian dalam sidang perkara korupsi kredit fiktif BPR NTB Cabang Batukliang dengan kerugian Rp2,38 miliar di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, NTB, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Dhimas B.P.)Namun, hakim menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa sidang tetap berlanjut sesuai dengan dakwaan jaksa. Hakim lebih menyoroti terkait kerugian negara yang muncul dalam perkara tersebut.
Ketua Majelis Hakim Somanasa menjanjikan pihak yang akan bertanggung jawab dalam munculnya kerugian negara akan masuk dalam pertimbangan putusan.
"Nanti kami pertimbangkan siapa yang pantas menanggung uang pengganti kerugian negara," ucapnya.
5. Dua orang jadi terdakwa
Ilustrasi borgol. (IDN Times/Mardya Shakti)Dalam perkara ini, terdakwa Jauhari berperan sebagai Account Officer pada BPR NTB Cabang Batukliang. Jauhari menjadi terdakwa bersama Agus Fanahesa yang menjabat sebagai Kepala Pemasaran BPR Cabang Batukliang.
Dalam dakwaan, mereka didakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca Juga: Berkas Perkara Korupsi Dana Kapitasi Puskesmas Babakan Dilimpahkan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
