2. Jaksa tagih PT PLS

(IDN Times/Arief Rahmat)

Kasus yang kini berjalan di tahap penyelidikan Tim Pidsus Kejati Mataram tersebut awalnya ditangani tim perdata dan tata usaha negara (datun) sesuai dengan surat kuasa khusus (SKK) dari BKD Kota Mataram.

Melalui fungsinya, kejaksaan mewakili Pemerintah Kota Mataram melakukan penagihan pajak parkir kepada pihak ketiga, PT PLS.

Kerja sama pemerintah dengan PT PLS dalam pengelolaan parkir di RSUD Kota Mataram tertuang dalam perjanjian pada tahun 2016, kemudian diperbaharui kembali pada tahun 2021.

3. Piutang pajak ratusan juta

Ilustrasi Utang (IDN Times/Mardya Shakti)

Dalam perjanjian, disepakati bentuk kerja sama income guarantee (jaminan pendapatan). Adapun ketentuannya PT PLS akan membayar sewa lahan parkir setiap bulan kepada RSUD Kota Mataram dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan.

Namun, dari hasil pemeriksaan atas dokumen pendapatan pajak parkir, kata dia, ada permasalahan berupa pemenuhan kewajiban pembayaran pajak parkir oleh PT PLS yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Data yang tercatat pada BKD menunjukkan adanya piutang pajak parkir PT PLS periode Januari 2017 sampai degan Desember 2018 senilai Rp630 juta.

4. Tak penuhi syarat operasional

ilustrasi dokumen-dokumen kertas yang berantakan (unsplash.com/andrewilliam)

Hal itu tertuang dalam LHP Nomor 780.04/171/INSP/XI/2021 tertanggal 30 November 2021. Dalam LHP disebutkan bahwa penunjukan PT PLS sebagai pihak pengelola parkir di RSUD Kota Mataram tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan PT PLS tidak melalui proses lelang, tetapi penunjukan langsung.

Selain itu, PT PLS tidak memenuhi syarat operasional pengelolaan parkir di lahan RSUD Kota Mataram karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha perparkiran yang diterbitkan oleh kepala daerah (Wali Kota Mataram) sesuai yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 9/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7/2015 tentang Pengelolaan Parkir.

5. Kurang bayar Rp1,186 miliar

Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/Anggun Puspitoningrum).

Pemenuhan kewajiban PT PLS membayar pajak parkir tidak dilakukan dengan tertib karena diketahui masih terdapat sisa tunggakan kekurangan pembayaran periode Januari 2017—November 2021. Nilainya mencapai Rp921 juta.

Dalam LHP turut disebutkan bahwa pembayaran biaya asuransi kendaraan karyawan/karyawati RSUD Kota Mataram kepada PT PLS masih terdapat tunggakan sebesar Rp85 juta.

Terakhir dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB mencatat nilai sisa tunggakan pajak parkir yang harus dibayarkan oleh PT PLS per 31 Desember 2021.

BPK RI Perwakilan NTB mencatat nilai yang muncul dari pokok kekurangan pembayaran dan denda itu mencapai Rp1,186 miliar. BPK menyatakan nilai tersebut sebagai kekurangan penerimaan atas pendapatan pajak parkir Pemerintah Kota Mataram.

Baca Juga: KPK Monitor Kasus Korupsi dengan Tersangka Wakil Bupati Lombok Utara