Polisi Kawal Penyaluran  Bansos Masyarakat Miskin Terdampak COVID-19

Cegah penyelewengan penyaluran di lapangan

Sumbawa, IDN Times - Polres Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin atau kurang mampu terdampak COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan penyaluran bansos di lapangan.

Bhabinkamtibmas Polsek Sumbawa Desa Kerato Brigadir Kepala Khalid Adesasono menyambangi desa sekaligus melaksanakan pengamanan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2022. Alokasi bantuan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, Rabu (23/2/2022).

"Agar dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak tepat sasaran yang mendapat bantuan tersebut," kata Kapolsek Sumbawa Inspektur Dua Eko Riyono. 

1. Cegah penyelewengan

Polisi Kawal Penyaluran  Bansos Masyarakat Miskin Terdampak COVID-19Ilustrasi Pembagian BLT (Dok. IDN Times)

Eko mengatakan, Polri wajib memastikan penyaluran BLT DD berlangsung aman, tertib, dan lancar. Serta memastikan tidak terjadi penyimpangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Dalam menjalankan tugasnya, Eko meminta personel Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan aparat desa terkait pendataan serta pembagian bantuan tersebut.

Baca Juga: Tarif Penginapan di Lombok Mulai Rp150 Ribu hingga Rp8 Juta

2. Ringankan beban masyarakat miskin terdampak COVID-19

Polisi Kawal Penyaluran  Bansos Masyarakat Miskin Terdampak COVID-19Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Eko berharap penyaluran bansos tersebut dapat berguna, bermanfaat dan meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. 

Pemerintah menyalutkan BLT DD tahap I dan II kepada 90 kepala keluarga bulan Januari-Februari sebesar Rp54 juta. 

Bantuan diberikan pada masyarakat kurang mampu yang terkena dampak COVID-19. Dengan rincian masing-masing per kelapa keluarga memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu. 

3. Penyaluran dana perlindungan sosial di NTB tahun 2021 Rp2,52 triliun

Polisi Kawal Penyaluran  Bansos Masyarakat Miskin Terdampak COVID-19Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB, Sudarmanto. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Penyaluran bansos BLT DD merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemik COVID-19. Pemerintah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di NTB. 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat, pemerintah mengucurkan dana PEN sebesar Rp4,02 triliun di NTB. Realisasi dana PEN terbesar untuk program perlindungan sosial mencapai Rp2,52 triliun.

"Kemudian disusul dana PEN untuk program prioritas sebesar Rp611,27 miliar. Selanjutnya, dana PEN untuk bidang kesehatan sebesar Rp527,98 miliar dan dana PEN dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp523,94 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah DJPB NTB Sudarmanto.

Sedangkan realisasi PEN bidang kesehatan untuk pembayaran klaim rumah sakit di NTB sebesar Rp490,56 miliar dan pasien COVID-19. Kemudian insentif tenaga kesehatan sebesar Rp37,42 miliar. 

Sementara realisasi dana PEN untuk program prioritas di NTB, antara lain padat karya PUPR sebesar Rp501,42 miliar, Kemenhub Rp6,21 miliar, Kementan Rp10,94 miliar, food estate Kementan Rp25,64 miliar, dan ATR/BPN Rp7,06 miliar.

Baca Juga: Masjid Ar Ridwan, Akulturasi Budaya China di Bumi Seribu Masjid 

Topik:

  • Sri Wibisono

Berita Terkini Lainnya