NTB Usulkan Pembangunan 'Bypass' Lembar - Kayangan di Selatan Lombok
Jalan bypass BIL - Mandalika (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Pemprov NTB kembali mengusulkan pembangunan jalan bypass dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Usulan itu disampaikan dalam Forum Infrastruktur Wilayah NTB dan NTT yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) di Mataram, Rabu (31/5/2023).
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan rencana pembangunan jalan port to port dari Pelabuhan Lembar - Pelabuhan Kayangan sejak 2016. Supaya proyek ini terealisasi, Pemprov NTB mengusulkan agar jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) yang sudah terbangun dari Kota Mataram, Lombok Barat sampai Lombok Tengah tinggal dilanjutkan sampai Pelabuhan Kayangan Lombok Timur.
1. Pembangunan bypass Lembar - Kayangan diusulkan di jalur selatan Pulau Lombok
Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi (IDN Times/Muhammad Nasir)Sebenarnya, kata Gita, jalan bypass Lembar - Kayangan sudah hampir setengahnya terbangun. Tinggal melanjutkan pembangunan dari bypass Mandalika yang terletak di Desa Pengengat Lombok Tengah kemudian ke timur menuju Pelabuhan Kayangan.
"Kita manfaatkan jalan bypass BIL I, bypass BIL II dan bypass BIL III (bypass Mandalika) ditambahkan ke timur. Kemudian ditambahkan ke Lembar maka jadilah usulan ini. Tanpa banyak merusak daerah pertanian yang subur di bagian utara. Kita memanfaatkan daerah marjinal di selatan Lombok," kata Gita dihadapan Direktur P3IPN Kementerian PPN Sumedi Andono Mulyo.
Baca Juga: Ruas Jalan Lembar - Pelabuhan Gili Mas Ditargetkan Mulus Akhir 2023
2. Biaya pembangunan tak sebesar di jalur utara Pulau Lombok
Bypass BIL menuju Kota Mataram.(IDN Times/Muhammad Nasir)Gita menjelaskan rencana pembangunan bypass Lembar - Kayangan sudah dilakukan feasibility study (FS) oleh Kementerian PUPR. Karena itu merupakan perintah Presiden saat menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di NTB.
Rencana awal, pembangunan bypass Lembar - Kayangan di jalur utara Pulau Lombok, mulai dari Kota Mataram, Lombok Tengah sampai Lombok Timur. Di daerah utara tersebut merupakan lahan pertanian yang subur. Sehingga alihfungai lahan dikhawatirkan akan masif.
Tetapi jika dibangun di jalur selatan Pulau Lombok, Gita mengatakan biayanya bisa ditekan dan alihfungai lahan bisa diminimalisir. Karena kawasan selatan merupakan lahan pertanian marjinal.
"Biayanya tidak sebesar di jalur utara kalau dibangun di jalur selatan. Secara teknis kita akan kaji bersama. Kita ada pemikiran ke arah sana ke depannya," ucapnya.
Hasil kajian yang dilakukan Bappeda NTB bersama konsultan beberapa tahun lalu, volume capacity ratio (VCR) atau perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan di jalur Lembar – Kayangan saat ini sudah berada di angka 0,6 – 0,8. Waktu tempuh di jalur Lembar – Kayangan sekarang sudah sampai 3 jam.
Ruas jalan Lembar - Kayangan merupakan jalur trans nasional Aceh – NTT, bottleneck-nya sekarang berada di Pulau Lombok. Karena di Bali sudah ada jalan tol dan jalan nasionalnya lebar. Berdasarkan hasil pra FS yang dilakukan Pemprov NTB, pembangunan bypass Lembar – Kayangan membutuhkan anggaran sekitar Rp4,7 triliun.
3. Kementerian PPN gali masukan dari Pemda NTB
Direktur P3IPN Kementerian PPN Sumedi Andono Mulyo. (IDN Times/Muhammad Nasir)Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional (P3IPN) Kementerian PPN Sumedi Andono Mulyo menjelaskan tujuan dilakukan Forum Infrastruktur Wilayah NTB dan NTT untuk menggali informasi tentang infrastruktur yang ada sekarang. Kemudian mengetahui bottlenect yang dihadapi Pemda di dalam pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Kementerian PPN juga menggali masukan dan informasi untuk penyusunan RPJP Nasional dan RPJPD 2022 - 2025 dan juga RPJMN 2025 - 2029.
"Kolaborasi Pemda bersama Bappenas dan pelaku usaha Kadin serta perguruan tinggi, bagaimana membangun sinergi untuk memperkuat rantai nilai produksi maupun rantai nilai pariwisata," terang Sumedi.
Kaitan dengan penanganan infrastruktur jalan, Kementerian PPN bersama Kementerian PUPR sedang menyiapkan Inpres Jalan Daerah. Melalui Inpres Jalan Daerah, Pemerintah Pusat akan menangani jalan di daerah apapun statusnya.
"Itu apapun statusnya jalan di daerah tetapi sepanjang menjadi bottlenect untuk pengembangan ekonomi daerah, itu yang kita lakukan," kata Sumedi.
Pada 2023, penanganan jalan daerah dianggarkan sebesar Rp32 triliun. Tetapi anggaran yang disetujui hanya separuhnya, yaitu Rp14 triliun. Anggaran sebesar Rp14 triliun itu digunakan untuk penanganan jalan daerah lewat Inpres Jalan Daerah.
Baca Juga: Kabar Baik! NTB Dapat Kuota Tambahan 430 Jemaah Haji 2023
