NTB 'Pede' Gunakan e-PPBGM, Angka Stunting Turun Jadi 16,84 Persen
Kepala Dinkes Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan percaya diri dengan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dalam intervensi penanganan stunting. Di mana, angka stunting di NTB terjadi penurunan menjadi 16,84 persen pada 2022 dari tahun 2021, yaitu sebesar 19,23 persen.
Sementara berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di NTB mengalami kenaikan menjadi 32,7 persen dari tahun 2021 sebesar 31,4 persen. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan Pemda NTB menyikapi data SSGI itu sebagai referensi.
"Kita percaya diri dengan data e-PPBGM ini karena entry-nya sudah di atas 95 persen," kata Fikri kepada IDN Times di Mataram, Kamis (2/2/2023).
1. e-PPBGM dan SSGI tak perlu dibandingkan
Ilustrasi upaya pencegahan stunting. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)Fikri menjelaskan hasil survei prevalensi stunting lewat SSGI dan pencatatan lewat e-PPBGM tidak perlu dibanding-bandingkan. Karena memang keduanya merupakan sebagai alat evaluasi. Lewat e-PPBGM, pencatatan atau pendataan dilakukan secara by name by address.
Sedangkan SSGI dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara sampling. Ada juga Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kemenkes setiap lima tahun sekali.
SSGI yang dilakukan Kemenkes sekitar bulan Juni - Juli 2022. Dengan jumlah sampling 6.300 balita dari 453.799 balita yang ada atau 1,38 persen dengan 800 blok sensus. Sedangkan pencatatan yang dilakukan Pemda di NTB lewat e-PPBGM dengan sasaran seluruh populasi balita. SSGI outputnya adalah prevalensi sedangkan e-PPBGM adalah persentase.
"e-PPBGM dan SSGI tidak perlu dibandingkan. Karena keduanya sebagai alat evaluasi. Sehingga tujuan dan metodologinya juga berbeda. Dua-duanya sama milik pemerintah. Di satu sisi kita juga apa yang dilakukan lewat SSGI kita hargai termasuk e-PPBGM," ucap Fikri.
Baca Juga: Pemda Bilang Turun, Angka Stunting di NTB Justru Naik Jadi 32,7 Persen
2. Data e-PPBGM, angka stunting di NTB turun signifikan
Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengunjungi posyandu keluarga sebagai tempat penanganan stunting di NTB. (dok. Diskominfotik NTB)Ketua Asosiasi Dinas Kesehtan Seluruh Indonesia (Adinkes) Provinsi NTB ini menjelaskan jika melihat data e-PPBGM selama tiga tahun terakhir, angka stunting di NTB mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, angka stunting di NTB sebesar 23,51 persen atau 95.524 balita, tahun 2021 turun menjadi 19,23 persen atau 82.581 balita.
Kemudian pada tahun 2022, turun menjadi 16,84 persen atau 75.503 balita. Dari sisi entry data ke aplikasi e-PPBGM terus terjadi peningkatan atau jauh lebih bagus dari 82,70 persen di tahun 2020, meningkat menjadi 99,54 persen di tahun 2021 dan 99,58 persen di tahun 2022.
Sedangkan data SSGI yang dirilis Kemenkes menjadi referensi dan pemacu semangat Penda dalam melakukan penanganan stunting. Untuk intervensi penanganan stunting, kata Fikri, maka menggunakan data by name by address yang diperoleh lewat e-PPBGM.
"Kalau rilis SSGI, kita di NTB menyikapi itu sebagai referensi. Itu sebagai pemacu semangat. Saya apresiasi petugas gizi di lapangan sehingga angka stunting bisa menurun. Karena data yang sekarang kita miliki, kita bisa intervensi by name by address dan melakukan treatment. Evaluasinya juga rutin," terangnya.
3. Adinkes akan gelar FGD dengan mengundang Kemenkes untuk perkuat e-PPBGM
Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Stunting Tahun 2023 yang disiarkan secara daring, Selasa (14/6/2022). (YouTube/TP2AK Stunting).Fikri menambahkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Ketua Adinkes Pusat mengenai masalah data ini. Adinkes Pusat akan menggelar focua group discussion (FGD) dengan mengundang Kemenkes dan seluruh kabupaten/kota.
"Persoalan data ini sudah disounding ke Kemenkes. Upaya kita melalui Adinkes bagaimana memperkuat data by name by address ini," tandas Fikri.
4. Angka stunting di NTB berdasarkan hasil SSGI dan e-PPBGM
googleBerdasarkan SSGI, angka stunting pada 2022 di NTB naik menjadi 32,7 persen. Sedangkan berdasarkan pendataan lewat e-PPBGM, angka stunting di NTB turun menjadi 16,84 persen. Berdasarkan hasil SSGI 2022, angka stunting tertinggi di NTB berada di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu sebesar Tengah 37 persen.
Kemudian disusul Lombok Utara 35,9 persen, Lombok Timur 35,6 persen, Dompu 34,5 persen, Lombok Barat 34 persen, Kota Bima 31,2 persen, Sumbawa 29,7 persen, Bima 29,5 persen, Kota Mataram 25,8 persen, dan Sumbawa Barat 13,9 persen.
Sedangkan berdasarkan pendataan by name by address lewat aplikasi e-PPBGM 2022, angka stunting di NTB turun menjadi 16,84 persen. Dengan jumlah balita yang stunting sebanyak 75.503 orang. Dari data e-PPBGM 2022, angka stunting tertinggi berada di Lombok Utara sebesar 22,94 persen, Lombok Tengah 20,81 persen, dan Lombok Barat 18,98 persen.
Selanjutnya, Kota Mataram 17,8 persen, Lombok Timur 16,98 persen, Bima 13,88 persen, Kota Bima 13,73 persen, Dompu 13 persen, Sumbawa Barat 8,78 persen, Sumbawa 8,11 persen.
Dari sisi jumlah, balita yang mengalami stunting di Lombok Barat sebanyak 11.761 balita, Lombok Tengah 18.683 balita, Lombok Timur 20.890 balita, Sumbawa 2.925 balita, Dompu 2.715 balita, Bima 6.003 balita, Sumbawa Barat 1.025 balita, Lombok Utara 5.383 balita, Kota Mataram 4.462 balita, dan Kota Bima 1.656 balita.
Baca Juga: Tidak Sesuai Realita, DP3AKB akan Patahkan Data SSGI Soal Stunting
