Gubernur Ungkap Penyebab Batalnya Proyek Jembatan Lombok - Sumbawa
lagioke.net
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengungkapkan penyebab rencana pembangunan proyek Jembatan Lombok - Sumbawa dibatalkan. Berdasarkan hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS), pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa tidak feasible.
"Feasibility study-nya ternyata gak feasible. Ya sudah (tidak dilanjutkan)," kata Gubernur Zulkieflimansyah dikonfirmasi di Mataram, Jumat (26/8/2022).
1. Ide dari Pemda Sumbawa Barat
Gubernur NTB Zulkieflimansyah (IDN Times/Muhammad Nasir)Ia mengatakan ide mengenai rencana pembaangunan Jembatan Lombok - Sumbawa ini awalnya dari Pemda Kabupaten Sumbawa Barat. Pejabat yang mengawal rencana pembangunan Lombok - Sumbawa adalah mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat Amry Rakhman.
Amry Rakhman yang dulunya menjadi pejabat eselon II di Pemda Kabupaten Sumbawa Barat kemudian ditarik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB. Dalam hitungan beberapa bulan menjadi Kepala DPMPTSP NTB, Amry Rakhman kemudian ditunjuk menjadi Kepala Bappeda NTB.
Pada saat menjadi Kepala Bappeda NTB, Amry Rakhman intens mengawal rencana pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa. Hingga pada akhirnya pada Desember 2020, Gubernur Zulkieflimansyah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT. Nabil Surya Persada untuk melakukan studi kelayakan.
Baca Juga: Pedagang Pasar Kebon Roek Mataram Teriakkan 'Puan Presiden'
2. Bupati Sumbawa Barat tuding Pemprov NTB salah menunjuk mitra
Bupati Sumbawa Barat H. W. Musyafirin. (IDN Times/Muhammad Nasir)Sementara itu, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin yang dikonfirmasi IDN Times, Sabtu (27/8/2022) menuding Pemprov NTB salah menunjuk mitra untuk melaksabakan studi kelayakan pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa. Musyafirin mengungkapkan dua kali datang ke Korea Sekatan bertemu dengan perusahaan yang telah melakukan kajian awal mengenai rencana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa.
"Mereka (Pemprov NTB) memilih perusahaan yang salah untuk melakukan kajian teknis. Saya dua kali ke Korea membicarakan ini. Tapi perusahaan lain (nasional) yang dipakai," ungkapnya.
Politisi PDIP NTB ini menyebutkan total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan studi kelayakan sebesar Rp50 miliar. Namun bisa berkurang sampai Rp10 miliar dengan hanya melakukan kajian teknis.
"Tapi mereka menunjuk perusahaan dalam negeri. Ada MoU-nya dengan gubernur," kata Musyafirin.
3. Pemprov NTB putus kerja sama penyusunan studi kelayakan
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi. (Dok. Bappeda Provinsi NTB)Sebelumnya, Pemprov NTB memutus kerja sama penyusunan studi kelayakan rencana pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Iswandi di Mataram, Senin (22/8/2022) lalu.
Iswandi menjelaskan diputusnya kerja sama dengan PT. Nabil Surya Persada berdasarkan hasil rapat yang digelar Pemprov NTB. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci penyebab diputusnya kerja sama tersebut. "Sudah diputuskan oleh pemerintah daerah. Sudah dirapatkan. FS gak berlanjut karena mungkin pandemik COVID-19," kata mantan Penjabat Sekda Provinsi NTB ini.
Iswandi juga menyebutkan rencana pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019 - 2023. Dalam proposal FS Jembatan Lombok – Sumbawa, PT. Nabil Surya Persada menggandeng PT. Krakatau Konsultan yang merupakan anak perusahaan PT. Krakatau Engineering. Selanjutnya, PT. Krakatau Konsultan juga mengajak dan berkoordinasi dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).
Sebagaimana diketahui, hasil pra studi kelayakan atau pra-FS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya untuk konstruksi pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa sebesar Rp850 miliar sampai Rp1 triliun per kilometer. Dengan panjang jembatan 16,5 kilometer, total biaya konstruksi paling sedikit Rp17 triliun. Jika ditambah dengan akesorinya, maka butuh biaya sekitar Rp20 triliun.
Baca Juga: Rencana Kenaikan Harga BBM, Puan Maharani: Asal Tak Memberatkan Rakyat
