Pemprov NTB Bantah Alihkan Anggaran Perbaikan Jembatan untuk MXGP
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Pemprov NTB) membantah anggaran untuk perbaikan jembatan Midang dan Medas di Kabupaten Lombok Barat dialihkan untuk menyukseskan perhelatan Motorcross Grand Prix (MXGP) di Samota, Kabupaten Sumbawa.
Kepala Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB, Ridwansyah menegaskan bahwa isu Pemprov NTB diam-diam mengalihkan anggaran jembatan
Midang dan Medas senilai Rp15 miliar di APBD 2022 tidak benar dan tidak mendasar.
"Pemprov NTB belum pernah mengalokasikan anggaran untuk penggantian jembatan Midang dan Medas di DPA 2022. Jadi, tidak benar kalau ada anggapan bahwa dananya dipindahkan ke tempat lain atau ke MXGP," tegas Ridwansyah seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/6/2022).
1. Anggaran sudah ditetapkan saat jembatan rusak
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)Ridwansyah mengatakan, saat ini penggantian jembatan akibat bencana yang sudah dianggarkan adalah Jembatan Bengkang dan Jembatan Tebek. Itu melalui program DAK 2022 yang pengusulannya dilakukan pada bulan April 2021.
"Kerusakan Jembatan Midang dan Jembatan Medas terjadi pada awal tahun 2022, di mana anggaran Tahun 2022 sudah ditetapkan. Jadi memang tidak pernah dibahas dalam proses penyusunan APBD 2022 di Komisi maupun Banggar DPRD
NTB," ujarnya.
Menurut dia, usulan perbaikan Jembatan Midang dan Medas tetap menjadi prioritas Pemprov NTB. Namun, karena keterbatasan APBD, Pemprov NTB mengusulkan penggantian Jembatan Midang dan Jembatan Medas ditangani dengan dana APBN melalui BNPB. Tetapi hingga saat ini pun belum ada informasi mengenai kepastian pembiayaannya.
"Dinas PUPR akan memprioritaskan usulan jembatan-jembatan yang rusak karena bencana alam termasuk kedua jembatan itu (Midang dan Medas, red) di APBD Perubahan 2022. Mudah-mudahan ada tersedia anggaran," katanya.
Baca Juga: Wagub NTB : Tambora Indah Seperti di Eropa
2. Dewan kecewa
Ilustrasi orang kecewaSebelumnya, Anggota DPRD NTB Hasbullah mempertanyakan hilangnya anggaran infrastruktur untuk Lombok Barat di APBD NTB sebesar Rp15 miliar. Anggaran ini, berdasarkan kesepakatan resmi antara eksekutif dengan legislatif, merupakan anggaran untuk pembangunan dua jembatan terdampak banjir yakni Jembatan Medas dan Jembatan Midang di Kecamatan Gunung Sari.
Diduga, anggaran ini diam dialihkan untuk proyek infrastruktur di Pulau Sumbawa, termasuk untuk membiayai pelaksanaan MXGP di Samota. Dia mempertanyakan ke mana anggaran itu digeser oleh eksekutif. Padahal, anggaran untuk dua jembatan yang vital bagi
warga ini disepakati secara resmi dalam rapat anggaran antara eksekutif dan legislatif.
"Kami kecewa. Ini anggaran tiba-tiba hilang," ungkapnya.
3. Merasa dizalimi
ilustrasi orang kecewa (pexels.com/Andrew Neel)Ia menyampaikan akan berlangsung rapat anggaran lanjutan antara eksekutif dan legislatif pada Rabu (7/6). Untuk itu dirinya berjanji akan mencari tau soal hilangnya anggaran ini dalam rapat tersebut.
Hasbullah menjelaskan kronologinya. Anggaran untuk dua jembatan yang rusak karena banjir di Lombok Barat, yakni Rp7,5 miliar untuk Jembatan Midang dan dan Rp7 miliar untuk Jembatan Medas, disepakati berdasarkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kemendagri merekomendasikan perubahan struktur anggaran atas alasan terjadinya bencana alam. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar kesepakatan antara Banggar dan TAPD untuk menganggarkan pembangunan dan perbaikan dua jembatan itu.
"Ujung-ujungnya, di luar kesepakatan resmi, anggaran itu hilang entah ke mana. Masyarakat Lombok Barat tentu kecewa dengan kondisi ini," ungkapnya. Ke mana anggaran itu digeser?," ujarnya.
Anggota DPRD NTB dapil Lombok Barat ini akan meminta penjelasan eksekutif. Anggaran
ini satu paket dengan anggaran untuk infrastruktur di Pulau Sumbawa. Ia bahkan menduga anggaran ini dipakai untuk membiayai persiapan infrastruktur untuk MXGP di Samota yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
"Kalau (anggaran) ini sampai benar-benar hilang. Itu artinya Lombok Barat dizalimi oleh Pemprov ini," katanya.
Baca Juga: 17.917 Ternak Terjangkit, NTB Belum Ditetapkan Daerah Wabah PMK