Calo Siap-siap! Polisi dan Pemda NTB Usut Keberangkatan TKI Ilegal
ilustrasi TKI (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan pihaknya memastikan akan tetap mengawal kasus tenggelamnya kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Batam.
"Terkait kasus kecelakaan speed boat di Batam masih terus dipantau. Bahkan untuk mendapatkan informasi terkini, kami memiliki jaringan komunitas masyarakat Sasak yang ada di Batam," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Rabu (29/6/2022).
Menurut informasi ada 30 warga NTB yang menjadi korban kecelakaan speed boat, padahal kapasitas kapal hanya untuk 15 orang. Satu di antaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
"Mereka berangkat ke Batam seperti warga yang ingin jalan-jalan. Jadi, tidak dilengkapi dokumen. Salah satu pelaku, termasuk menjadi korban hilang pada kecelakaan speed boat ini," ucap Gede Aryadi.
1. Calo manfaatkan visa kunjungan
toiduhoc.vnGede Aryadi mengatakan kasus ini awalnya ditangani oleh aparat TNI Kepri, namun kemudian diserahkan ke selter BP2MI di Kepri. Dari 23 orang selamat, 21 orang dalam keadaan sehat dan dua orang butuh perawatan.
"Kasus ini ditangani Polda Kepri dan datanya di-backup oleh Polda NTB dan siap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Polda Kepri. Proses pemulangan baru bisa dilaksanakan setelah ada titik terang dalam proses hukum," ucapnya.
Berdasarkan pengamatan, katanya, tingginya kasus PMI yang tidak prosedural akhir-akhir ini karena sejak Tahun 2020 atau sejak pandemi COVID-19 melanda, penempatan negara Malaysia ditutup. Bahkan pada 2021 Malaysia memulangkan ribuan PMI asal NTB.
Selain itu, menurut Gede Aryadi, perbedaan peraturan di sejumlah negara penempatan memiliki pengaruh pada tingginya kasus penempatan unprosedural. Adanya kebijakan konversi visa yang berlaku di beberapa negara penempatan inilah yang dimanfaatkan oleh calo/tekong.
"Biasanya PMI yang tidak prosedural berangkat dengan menggunakan visa kunjungan, visa umrah atau visa suaka kemudian setibanya di negara penempatan, dengan adanya kebijakan konversi visa, mereka mendapatkan visa kerja dan izin tinggal, sehingga menjadi legal menurut aturan di negara tersebut. Namun tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, bahkan PMI tidak mengetahui isi perjanjian kerjanya, karena semuanya diurus oleh mafia TPPO," katanya.
Baca Juga: Seret Nama Wakil Bupati, Inspektorat NTB Hitung Kerugian Proyek RS KLU
2. Peran pemerintah desa sangat penting
Ilustrasi TKI yang akan berangkat ke luar Indonesia di masa pandemik (Dok. IDN Times)CPMI yg berangkat secara non-prosedural dengan menggunakan visa kunjungan, menurut dia, tidak membutuhkan rekomendasi desa, disnakertrans, apalagi layanan di LTSA. Mereka cukup mengurus paspor kunjungan di Imigrasi.
"Kementerian Luar Negeri sudah mengimbau negara penempatan terkait masih adanya kebijakan konversi visa ini. Namun faktanya kita tidak bisa mengintervensi kebijakan negara lain," ujarnya.
Ia mengatakan, jika merunut ke desa, biasanya kepala desa tidak mengetahui warganya menjadi PMI. Dalam laporannya, Gede mengungkapkan peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting, terutama di desa dan dusun, dalam memberikan edukasi kepada warganya agar tidak berangkat lewat jalur tidak prosedural.
Karena itu, Pemprov NTB mengapresiasi Kabupaten Lombok Timur yang sudah membentuk tim terdiri dari P3MI dan asosiasi dalam menyosialisasikan peluang kerja di luar negeri. "Saya lihat di Lombok Timur sudah mulai tertib. Harapan ke depannya kami didukung penambahan pejabat pengantar kerja di kabupaten/kota, karena informasi kesempatan kerja luar negeri harus disampaikan oleh pejabat yang tepat dan kompeten," ujar mantan Kadis Kominfotik NTB ini.
3. Polda NTB bantu penyelidikan
Terduga calo tiket KM Egon diamankan polisi IDN Times/Ahmad Viqi Wahyu RizkiKepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat membantu penyidik kriminal umum di wilayah Kepulauan Riau untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang menjadi korban kecelakaan kapal.
"Karena lokus kejadian di hilir Kepri sana, jadi kami di hulu hanya menjalankan fungsi perbantuan," kata Kepala Subbidang Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB Ajun Komisaris Besar Polisi Ni Made Pujawati seperti dikutip dari Antara, Rabu (29/6/2022)
Ia memastikan pihaknya memberikan bantuan dalam upaya penegakan hukum. Segala kebutuhan penyidik dalam mengusut kasus tersebut masuk dalam upaya perbantuan.
"Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya. Akan tetapi untuk upaya awal, kami bantu dalam pendataan (CPMI)," ujarnya.
Baca Juga: Mantan Kadis Sosial Bima Jadi Tersangka Korupsi Bansos Rp2,3 Miliar