Tersangka Pencabulan Disabilitas di Bima Ajukan Praperadilan
Sidang praperadilan kasus pemerkosaan di SMA SPI, Senin (17/1/2022). (IDN Times/Fitria Madia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Bima, IDN Times - AS, tersangka kasus pencabulan penyandang disabilitas di Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat. Kuasa hukum tersangka Ali Imran mempermasalahkan proses penanganan hukum atas kliennya yang dianggap menyalahi ketentuan.
"Kami menilai ada penyimpangan prosedur dan tidak cukup alat bukti dalam kasus ini," tegasnya, Selasa (21/6/2022).
1. Proses penyelidikan kasus dilewati
hani.co.krAli Imran mengatakan, proses penanganan hukum pidana sesuai ketentuan yang melewati tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Namun dalam kasus kali ini, ia menilai Polres Bima Kota tidak melewati tahapan semestinya ini.
Seperti contohnya, kasus ini langsung ditetapkan menjadi penyidikan tanpa melalui proses penyelidikan.
"Proses penyelidikannya mereka lewati," terang dia.
Ali Imran menyebutkan proses penetapan penyidikan yang sama waktunya saat polisi menerima laporan, yakni tanggal 19 Mei 2022. Di saat itu pula, Polres Bima langsung membuat surat perintah penyidikan.
"Ini kan tanpa melewati proses penyelidikan, hal ini melanggar KUHAP Pasal 1 Poin 5 yakni menghapus tentang penyelidikan," tegasnya.
Baca Juga: Wagub NTB Apresiasi Pembentukan Forum Jurnalis Perempuan Cabang NTB
2. Hasil visum tidak terbukti adanya pencabulan
Visum luar dilakukan pada jasad korban (Dok Polresta Mataram)Selain itu, Ali Imran pun mempertanyakan keterangan saksi ahli berikut hasil visum yang menunjukkan tidak ada bukti pencabulan. Termasuk bukti petunjuk, juga tidak ada.
"Terakhir itu alat bukti keterangan terdakwa. Nah, AS masih tersangka jadi belum bisa dijadikan alat bukti," tegasnya.
Sehubungan itu, Ali Imran menuduh, Polres Bima Kota melanggar ketentuan pasal 1 poin 14 KUHAP Junto Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21 /PPU-XII/2015 tanggal 28 April 2015.
"Dari poin-poin inilah maka diajukan praperadilan. Di pengadilan nanti kita buktikan semua," tegas dia lagi.
3. Polres Bima Kota pastikan semua tahapan penanganan kasus sesuai prosedur
ilustrasi dokumen-dokumen kertas (pexels.com/pixabay)Sementara itu, Kasat Reskrim Inspektur Satu M Rayendra memastikan, seluruh proses penyelidikan dan penyidikan kasus pencabulan tersebut sudah sesuai prosedur. Polisi sudah mengantongi dua alat bukti sebagai dasar penahanan sekaligus penetapan tersangka.
"Yang jelas kami siap menghadapi tuntutan praperadilan itu," tegasnya.
Seperti diketahui, kasus pencabulan ini juga berujung perusakan terhadap rumah terduga pelaku pada bulan Mei 2022 lalu. Korban sendiri merupakan penyandang disabilitas.
Sedangkan pelaku perusakan dilakukan sembilan orang, di mana salah satunya adalah ayah korban yang merupakan personel Polres Bima Kota. Kasus perusakan ini masih dalam tahap penyelidikan. Polres Bima sudah melayangkan panggilan pemeriksaan, namun mereka masih belum memenuhi panggilan.
"Sekarang sudah naik sidik dan kami lakukan lagi pemanggilan sebagai saksi," tandas dia.
Baca Juga: 15 Warga NTB Berpeluang Jadi Tenaga Kesehatan di Jerman